Banyak yang menilai, tindakan ini sarat dengan kepentingan politik pasca Pilkada 2024. Media-media yang dikenal kritis terhadap kebijakan pemerintah daerah justru tidak lagi dilibatkan dalam kerja sama publikasi, meski sudah melalui prosedur resmi.
“Kontrak sudah ditandatangani, tapi tiba-tiba dibatalkan sepihak. Ini bukan hanya soal profesionalitas, tapi juga soal keadilan dan penghormatan terhadap kemitraan,” ungkap salah satu perwakilan media lokal yang enggan disebut namanya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Lembaga Pemantau Korupsi dan Aparatur Negara (LPKN) Soppeng, Alfred Surya Putra Panduu, angkat bicara. Ia menilai Diskominfo Soppeng telah disusupi kepentingan politik dan bertindak diskriminatif.
"Aneh bin ajaib. Kami menilai Diskominfo Soppeng telah ditunggangi kepentingan politik. Bahkan, media yang sudah tandatangan kontrak pun tetap dicoret hanya karena dianggap bukan pendukung penguasa. Padahal, dana yang digunakan bukan dana pribadi, tapi uang rakyat!" tegas Alfred, Sabtu (14/6/2025).
Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak mencampuradukkan urusan politik dengan profesionalisme hubungan kemitraan media.
“Media adalah mitra pembangunan dan pilar demokrasi. Jika dikotak-kotakkan karena sikap kritisnya, ini bukan hanya mencederai dunia pers, tapi juga mencoreng wajah demokrasi lokal,” tambahnya.
Situasi ini kini menjadi sorotan banyak pihak, terutama insan pers dan lembaga pengawasan. Mereka mendesak agar Diskominfo Soppeng menjelaskan secara terbuka alasan dibalik pembatalan kontrak tersebut dan menjamin tidak ada diskriminasi berdasarkan sikap politik atau kritik terhadap pemerintah.
" Bersambung tayangan berikutnya"
Penulis : Firman
