Soppeng,- Ketikterkini.com | Proyek penggantian Jembatan Toddang Saloe/Kessing di Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, yang menelan anggaran sebesar Rp4,3 miliar dari APBD Tahun 2025 kini menjadi sorotan publik.
Proyek yang diharapkan menjadi solusi peningkatan konektivitas masyarakat itu justru menuai kritik tajam akibat munculnya dugaan kerusakan pada bagian pengecoran dan abutmen jembatan meski usia pekerjaan tergolong masih baru.
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan besar terkait kualitas pekerjaan dan efektivitas pengawasan selama proses pelaksanaan proyek berlangsung.
Kondisi fisik yang mulai menunjukkan kerusakan yang berdebu pada hasil pengecoran dinilai tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang telah digelontorkan pemerintah daerah.
Ketua Investigasi dan Monitoring Lembaga Ham Indonesia (LHI) Kabupaten Soppeng, Afis, secara tegas mempertanyakan kualitas pekerjaan proyek tersebut.
Menurutnya, kerusakan yang muncul pada bagian abutmen dan pengecoran merupakan indikasi yang tidak boleh dianggap sepele.
"Jangan sampai pemerintah membeli item dengan nilai miliaran rupiah, namun hasil yang diterima justru cukup mengecewakan.
Maka dari itu, masyarakat berhak mendapatkan infrastruktur yang berkualitas dan mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama," tegas Afis kepada Ketikterkini. Sabtu, (14/6/2026).
Ia menilai, apabila kerusakan sudah mulai terlihat dalam waktu yang relatif singkat setelah pekerjaan selesai, maka perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap mutu konstruksi yang digunakan, termasuk kualitas material dan metode pelaksanaan di lapangan.
Lebih lanjut, Afis juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan dalam proyek tersebut. Menurutnya, pengawasan yang maksimal seharusnya mampu mencegah munculnya dugaan kerusakan dini pada struktur penting seperti abutmen jembatan.
"Abutmen merupakan salah satu komponen vital yang menopang struktur jembatan. Jika pada bagian ini sudah muncul indikasi ketidakberesan , maka hal tersebut harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai ada kelalaian dalam proses pengawasan maupun pelaksanaan pekerjaan," ujarnya.
Tak hanya itu, Afis mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun tangan melakukan penyelidikan guna memastikan tidak adanya penyimpangan dalam proyek yang dibiayai menggunakan uang rakyat tersebut.
"Dalam hal ini pihak terkait, khususnya APH, harus melakukan penyelidikan terhadap proyek tersebut guna menghindari terjadinya dugaan penyalahgunaan pada pekerjaan yang dibiayai oleh uang negara.
Transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat," tambahnya.
Kritik terhadap proyek Jembatan Kessing ini menjadi alarm bagi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari kontraktor pelaksana, konsultan pengawas hingga instansi teknis terkait.
Betapa tidak , proyek infrastruktur bukan sekadar soal penyerapan anggaran, tetapi menyangkut keselamatan masyarakat dan kualitas pembangunan yang menjadi tanggung jawab bersama.
Publik kini menunggu langkah konkret dari pihak berwenang untuk melakukan pemeriksaan teknis secara independen terhadap kondisi jembatan tersebut.
Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi maupun dugaan kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan, maka pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebab, pembangunan yang menggunakan uang rakyat seharusnya menghasilkan karya yang kokoh dan berkualitas, bukan justru menyisakan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Jangan dampai anggaran banyak, namun semen yang digunakan semen murah??
Dengan tanyangan ini, pihak terkait masih berusaha dimintai keterangannya oleh media dan tetap membuka ruang untuk memberikan klarifikasi bagi pihak yang terkait.
Sekadar di ketahui, proyek tersebut dikerjakan oleh Fayutama Yaya Karya, diawasi oleh PT Intra Prasada Konsultan dengan nilai anggaran sebanyak Rp 4.307.814.470,- yang bersumber dari APBD 2025.
(Firman)
