SOPPENG,- Ketikterkini.com | Ketua Lembaga Pemantau Korupsi dan Aparatur Negara (LPKN) Soppeng Alfred , mendesak Kapolres Soppeng yang baru untuk segera mengambil langkah tegas terhadap dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang diduga masih marak terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Soppeng.
Menurutnya, praktik yang paling mendesak untuk ditindak adalah dugaan penimbunan solar bersubsidi yang dilakukan oleh oknum tertentu demi meraup keuntungan pribadi. Ia menilai, jika praktik tersebut terus dibiarkan, maka masyarakat kecil yang berhak menikmati BBM subsidi akan terus menjadi korban.
"Yang harus menjadi perhatian serius adalah dugaan adanya penimbun solar bersubsidi. Jangan sampai subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat justru dimanfaatkan oleh segelintir oknum untuk kepentingan bisnis," tegas Ketua LPKN kepada media. Jumat, (7/8/2026).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, solar bersubsidi tersebut diduga tidak hanya ditimbun, tetapi juga diperjualbelikan kepada perusahaan-perusahaan yang menggunakan alat berat. Bahkan, terdapat dugaan kuat bahwa BBM bersubsidi tersebut turut dikirim ke luar daerah untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi merugikan negara sekaligus mengganggu distribusi BBM subsidi bagi masyarakat yang benar-benar berhak.
Keluhan serupa juga disampaikan oleh sejumlah sopir truk di Kabupaten Soppeng. Mereka mengaku hampir setiap hari harus mengantre panjang di SPBU untuk mendapatkan solar bersubsidi. Menurut mereka, kelangkaan tersebut diduga dipicu oleh aktivitas oknum yang membeli BBM dalam jumlah besar menggunakan berbagai modus.
Para sopir berharap aparat penegak hukum tidak hanya melakukan razia sesaat, tetapi juga mengusut tuntas jaringan yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan BBM bersubsidi, mulai dari pelaku lapangan hingga pihak-pihak yang diduga menjadi penampung maupun penerima pasokan.
LPKN pun meminta Kapolres Soppeng yang baru menjadikan persoalan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi sebagai salah satu prioritas penegakan hukum.
Menurutnya, tindakan tegas akan menjadi bukti nyata keberpihakan aparat kepada masyarakat serta komitmen dalam menjaga subsidi pemerintah agar tepat sasaran.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat tanggapan resmi dari pihak-pihak yang disebutkan dalam dugaan tersebut. Berita ini akan diperbarui apabila telah diperoleh klarifikasi dari pihak terkait.
(Firman)
