Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam kegiatan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) memicu pertanyaan serius mengenai sumber anggaran dan urgensi yang melibatkan peserta.
Di tengah seruan efisiensi anggaran yang telah digaungkan pemerintah , langkah Pemkab Soppeng justru menimbulkan kegelisahan di ruang publik.
Ketua Lembaga Pemantau Korupsi dan Aparatur Negara (LPKN), Alfred, mempertanyakan secara terbuka dasar penggunaan anggaran tersebut.
Ia meminta pemerintah daerah bertindak transparan, baik dalam jumlah dana yang dihabiskan maupun jumlah peserta yang dikirim.
“Di mana asas manfaatnya? Berapa anggaran yang digunakan? Siapa saja yang ikut? Jangan hanya gelar acara demi pencitraan. Kalau ini hanya ajang seremonial tanpa hasil nyata untuk rakyat, itu pemborosan!” ucapnya.
Menurut Alfred , kegiatan seperti APKASI kerap kehilangan esensi jika tidak disertai dengan hasil nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat daerah.
Ia mengingatkan bahwa anggaran publik bukan untuk mendanai kegiatan yang bersifat simbolik semata.
“Uang rakyat bukan untuk dibelanjakan demi eksistensi birokrasi. Kalau tak bisa menunjukkan hasil konkret dari kegiatan ini, maka keikutsertaan itu patut dipertanyakan,” geramnya.
Hingga berita ini disiarkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Soppeng terkait rincian dana dan peserta dalam kegiatan tersebut.
Bersambung tayangan berikutnya
