SOPPENG,- Ketikterkini.com | Pengelolaan anggaran media di Desa Barae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng menuai sorotan tajam. Sejumlah wartawan menilai pencairan dana kerja sama media tahun anggaran 2026 diduga dilakukan secara tebang pilih dan tidak transparan.
Pasalnya, beberapa wartawan mengaku telah memasukkan proposal penawaran kontrak kerja sama sejak Desember 2025. Namun saat proses pencairan anggaran berlangsung, mereka justru disebut tidak mendapatkan pembayaran dengan alasan dana telah habis.
Ironisnya, muncul dugaan bahwa ada pihak yang menerima pencairan dana meski tidak pernah memasukkan penawaran kerja sama secara resmi ke pemerintah desa.
Salah satu wartawan mengaku kecewa terhadap mekanisme pengelolaan anggaran media yang dinilai tidak jelas dan tidak profesional.
“Kami sudah masukkan pengajuan kontrak sejak lama, tapi ketika pencairan justru dibilang dana habis. Kalau memang anggarannya terbatas, harusnya pihak desa terbuka siapa saja yang mengajukan dan siapa yang dibayarkan. Jangan sampai ada oknum yang bermain hanya bermodal stempel untuk menguras anggaran media,” ujarnya, Rabu (13/5/2026).
Kekecewaan serupa juga disampaikan wartawan lainnya. Mereka menilai alasan kehabisan anggaran sulit diterima jika seluruh proses dilakukan secara terbuka dan sesuai administrasi.
Menurutnya, dugaan kedekatan antara oknum tertentu dengan pengelola anggaran media di desa menjadi penyebab munculnya kesan tebang pilih dalam pencairan dana.
“Kalau benar semua proposal masuk dan diverifikasi, kenapa bisa ada yang tidak kebagian sementara ada yang cair lebih dulu? Ini menimbulkan dugaan adanya perlakuan khusus terhadap pihak tertentu,” katanya.
Sementara itu, pihak pengelola anggaran media Desa Barae saat dikonfirmasi membantah adanya permainan dalam pencairan dana tersebut.
“Ada semua penawaran kontraknya pak, hanya memang dana yang kami siapkan ternyata tidak cukup,” singkatnya.
Meski demikian, polemik tersebut kini mulai menjadi perhatian sejumlah pihak. Mereka mendesak Inspektorat Kabupaten Soppeng turun melakukan audit terhadap penggunaan anggaran media di Desa Barae agar tidak menimbulkan kecurigaan lebih luas di tengah masyarakat dan kalangan insan pers.
Sejumlah wartawan juga meminta pemerintah desa membuka secara transparan daftar media penerima kerja sama beserta nilai anggaran yang dicairkan agar tidak memunculkan dugaan praktik pilih kasih dalam pengelolaan dana publik.
(Firman)
