JAKARTA,- Ketikterkini.com | Tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat” yang diusung dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 terdengar ideal. Namun bagi Aliansi Media Jurnalis Independen Republik Indonesia (AMJI-RI), tema itu justru menjadi pengingat bahwa kesehatan pers masih menghadapi problem struktural yang serius: oligarki media dan kedekatan kekuasaan dengan ruang redaksi.
Ketua Umum AMJI-RI, Arham MSi La Palellung, menilai bahwa ancaman terbesar terhadap kebebasan pers hari ini tidak selalu datang dalam bentuk pembredelan atau sensor terbuka. Ia hadir lebih halus, melalui konsentrasi kepemilikan media, ketergantungan ekonomi, dan relasi transaksional dengan kekuasaan.
“Pers tidak akan pernah benar-benar sehat selama ia bergantung pada kekuasaan dan modal yang sama-sama tidak menyukai kritik,” kata Arham di Jakarta, memperingati HPN 2026.
Menurut Arham, dalam dua dekade terakhir, peta kepemilikan media nasional semakin mengerucut pada segelintir kelompok usaha yang juga memiliki kepentingan politik dan ekonomi langsung. Kondisi ini, kata dia, membuat independensi redaksi berada dalam posisi rapuh.
Alih-alih melakukan kontrol terhadap kekuasaan, sebagian media justru terjebak pada fungsi legitimasi. Isu-isu strategis yang menyentuh kepentingan elite kerap dipinggirkan, dilembutkan, atau sama sekali tidak diberitakan.
Arham menilai, relasi semacam ini berdampak langsung pada kualitas demokrasi. Ketika pers kehilangan keberanian, publik kehilangan akses terhadap informasi yang utuh.
“Ekonomi tidak akan berdaulat jika informasi dikendalikan. Bangsa tidak akan kuat jika pers takut mengoreksi kekuasaan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti fenomena kriminalisasi jurnalis dan penggunaan instrumen hukum untuk membungkam kerja jurnalistik kritis. Meski tidak selalu berujung pada vonis, proses hukum yang berlarut sering kali cukup untuk menciptakan efek gentar di ruang redaksi.
Dalam konteks pengawasan anggaran dan kebijakan publik, lemahnya fungsi kontrol pers membuka ruang luas bagi praktik korupsi dan penyimpangan kekuasaan, terutama di daerah. Ketertutupan informasi, ditambah relasi media dan penguasa yang terlalu dekat, membuat penyimpangan kerap berlangsung tanpa sorotan berarti.
AMJI-RI menilai, peringatan Hari Pers Nasional seharusnya tidak berhenti pada seremoni dan perayaan simbolik. Ia perlu menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap arah industri media dan keberanian jurnalisme Indonesia.
“Jika pers hanya dirayakan, tapi tidak dilindungi independensinya, maka tema besar HPN akan terus berulang tanpa perubahan nyata,” kata Arham.
Dalam pernyataannya, AMJI-RI menyerukan konsolidasi jurnalis independen untuk memperkuat jurnalisme berbasis data, etika, dan keberanian moral, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi media agar tidak mudah dikendalikan oleh kepentingan kekuasaan.
“Pers yang sehat lahir dari jurnalis yang merdeka. Tanpa itu, demokrasi akan berjalan tanpa pengawas,” pungkas Arham.
