Soppeng,- Ketikterkini.com | Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan dan Penganggaran Sekolah serta Penjaminan Mutu Pendidikan Tahun 2026 yang digelar Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kabupaten Soppeng pada 23–24 Juni 2026 menuai sorotan.
Sorotan tersebut datang dari Ketua LSM-LPKN Soppeng, Alfred, yang mempertanyakan sumber anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, transparansi anggaran merupakan hal penting yang harus disampaikan kepada publik, mengingat kegiatan tersebut melibatkan puluhan kepala sekolah SMP di Kabupaten Soppeng.
"Kami mempertanyakan sumber pendanaan kegiatan Bimtek ini. Apakah anggarannya bersumber dari dana sekolah, iuran peserta, bantuan organisasi, atau ada sumber lain. Ini perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan asumsi dan pertanyaan di tengah masyarakat," tegas Alfred kepada media, Selasa (23/6/2026).
Alfred menilai, setiap kegiatan yang melibatkan unsur pendidikan dan penggunaan anggaran harus mengedepankan prinsip keterbukaan informasi publik. Apalagi, kegiatan tersebut berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran sekolah yang erat kaitannya dengan pengelolaan dana pendidikan.
"Jangan sampai ada kegiatan yang menggunakan dana tertentu tanpa kejelasan kepada publik. Transparansi adalah kewajiban, bukan pilihan. Jika memang sumber dananya jelas, maka tidak ada alasan untuk menutupinya," ujarnya.
Ia juga meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng memberikan penjelasan resmi terkait mekanisme pembiayaan kegiatan tersebut agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.
Sementara itu, Ketua PGRI Kabupaten Soppeng yang berupaya dikonfirmasi terkait sumber anggaran kegiatan tersebut belum memberikan keterangan. Upaya konfirmasi melalui sambungan WhatsApp hingga berita ini diterbitkan belum mendapat tanggapan karena nomor yang bersangkutan dalam kondisi tidak aktif.
Hingga berita ini diturunkan, pihak panitia pelaksana maupun pengurus MKKS SMP Kabupaten Soppeng juga belum memberikan penjelasan resmi mengenai sumber pembiayaan kegiatan Bimtek tersebut.
Alfred berharap seluruh pihak terkait dapat memberikan klarifikasi secara terbuka demi menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola anggaran di sektor pendidikan.
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi salah satu kunci untuk mencegah munculnya dugaan penyimpangan serta memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Penulis : Firman
