Gasali Makkaraka SH selaku Ketua LSM Lembaga Investigasi dan Informasi Korupsi (Lidik) Soppeng, dengan tegas minta Aparat Penegak Hukum melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan trasparan anggaran hibah Pilkada 2024 .
Gasali menekankan, supaya Kejaksaan Negeri Soppeng periksa penggunaan anggaran pada PPS, KPPS dan PPK yang menurutnya terkesan anggaran tersebut, banyak dinilai Mark Up.
" Kejaksaan harus melakukan panggilan kepada pihak yang terlibat dan melakukan pemeriksaan menyeluruh secara trasparan, terkait pengelolaan anggaran hibah di KPUD Soppeng sebesar 21 milyar.
" Anggaran yang digunakan sangat besar , dengan perbandingan provosal yang telah diajukan untuk dua putaran dengan empat paket. Sehingga, dinilai terjadinya indikasi " Korupsi " , " Tegasnya.
Lanjut menjelaskan, " Laporan Pertanggung jawaban juga, setelah pada tahun 2025 ini baru dilengkapi. Sedangkan, tahapan Pilkada berjalan pada november 2024 . Hal demikian diduga ada kesengajaan untuk mengacak - acak LPJ sehinggah, terkesan terjadinya penyalahgunaan anggaran, " Sebutnya saat dimintai keterangannya oleh awak media. Senin, (20/5/2025).
Sementara, Kasie Intel Kejaksaan Negeri Soppeng dihubungi melalui pesan WhatsApp belum memberikan jawaban.
Bersambung tayangan berikutnya.
(Firman)
