Hal itu disebabkan munculnya dugaan, alih-alih memberikan manfaat bagi para petani, ternyata proyek ini justru menimbulkan berbagai persoalan. Sehinggah masyarakat memilih membangun irigasi secara swadaya guna dimanfaatkan sebagai fasilitas di area persawahan.
Namun, yang lebih mencurigakan lagi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek ini, Gazali, hingga kini belum memberikan penjelasan apa pun terkait proyek milyaran tersebut di Panincong.
Upaya konfirmasi telah dilakukan, tetapi ia memilih diam. Sikap ini pun memicu dugaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Alfret, Ketua Lembaga Pemantau Korupsi dan Aparatur Negara (LPKN), yang sejak awal mengikuti perkembangan proyek ini, mengungkapkan keprihatinannya.
”Diamnya PPK ini sangat mencurigakan. Seharusnya, sebagai pejabat yang bertanggung jawab, ia hadir untuk menjelaskan. Jangan sampai kebisuan ini justru menjadi bukti bahwa ada hal yang disembunyikan,” katanya tegas.
Menurut Alfret, transparansi adalah kunci utama dalam proyek yang dibiayai dengan uang rakyat. Jika ada kendala dalam pengerjaan irigasi, seharusnya dijelaskan kepada masyarakat, bukan malah menghindar.
”Kalau proyek ini berjalan sesuai aturan, mengapa takut bicara? Sikap seperti ini hanya akan menimbulkan lebih banyak spekulasi,” tukasnya, Kamis (6/2).
Bahkan, Suwedi selaku ketua kelompok tani diwilayah tersebut juga menyatakan kekecewaannya. Dia berharap proyek ini dapat membantu meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi hingga kini manfaat yang diharapkan belum dirasakan. Bahkan dinilai hanya menimbulkan keresahan bagi petani sekitar.
”Kami hanya ingin kejelasan. Jika ada yang salah, perbaiki. Jangan sampai uang negara terbuang sia-sia,” ucapnya dengan nada kecewa kepada media baru - baru ini .
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Gazali maupun pihak terkait lainnya.
Dalam hal ini, bang Alfret meminta pihak yang berwenang, khususnya Inspektorat bersama Aparat Penegak Hukum lakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran pada proyek tersebut.
" Jangan menimbulkan kesan yang dinilai ada pembiaran pada proyek yang diduga tidak memiliki manfaat bagi masyarakat, " Tutupnya. Kamis, (6/2/2025).
" Bersambung"
(Firman)
