Dalam hal ini, Ketua LSM LPKN Kabupaten Soppeng, Alfret Putra Surya Pandu, sangat menyayangkan proyek bernilai miliaran rupiah yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat petani, sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya. Terkait hal itu, bang Alfret meminta Aparat Penegak Hukum (APH) segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek tersebut .
Menurut bang Alfret, proyek ini bukan hanya pemborosan anggaran, tetapi juga berpotensi sebagai irigasi pribadi yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Yang dinilai hanya memberikan dampak buruk bagi petani sekitar.
”Seharusnya proyek ini dibangun untuk mendukung kesejahteraan petani, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Irigasi ini sama sekali tidak bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan diduga hanya menguntungkan segelintir pihak. Jika dibiarkan, ini bisa menjadi preseden buruk bagi pengelolaan anggaran daerah,” tegasnya, Kamis (30/1).
Saat dihubungi, Ketua KTNA Marioriawa, Sawedi, menegaskan bahwa irigasi yang dibangun tidak sesuai dengan kebutuhan petani.
”Sejak awal, kami sudah memberikan masukan agar bagian ujung irigasi dibuat lebih rendah supaya air bisa mengalir dengan baik. Tapi anehnya, pihak pelaksana proyek justru mengabaikan saran tersebut dan tetap mengerjakan sesuai keinginan mereka sendiri,” ungkapnya.
Lebih jauh, Sawedi menyebut bahwa kondisi ini memperkuat dugaan bahwa proyek tersebut lebih berpihak pada kepentingan tertentu dibandingkan dengan kepentingan petani secara luas. Pada hal, anggaran yang digunakan cukup fantastis.
”Faktanya, petani di sekitar lokasi tidak mendapatkan manfaat apa pun dari irigasi ini. Justru seolah-olah proyek ini dibuat untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dengan menggunakan uang negara ,” bebernya.
Saat dikonfirmasi, Hj. Ros selaku pelaksana proyek menyatakan ketidaknyamanannya terhadap pemberitaan yang muncul.
”Kenapa wartawan hanya mencari kesalahan kami saja? Saya ini sudah sakit, dan proyek itu sudah lama selesai. Kalau memang ada yang janggal, silakan tanyakan kepada pihak PPK, kenapa proyek ini tetap diterima kalau ada yang tidak sesuai ?,” katanya.
Namun, hingga berita ini dirilis, Gazali selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berusaha dihubungi belum memberikan tanggapan terkait dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut.
(Firman)
