SOPPENG,- Ketikterkini.com | Proyek pembangunan irigasi dan bendung yang berada di wilayah Leworeng, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, menjadi sorotan. Dengan nilai pekerjaan yang disebut-sebut mencapai puluhan miliar rupiah, proyek tersebut dinilai membutuhkan pengawasan ekstra ketat agar pelaksanaannya benar-benar sesuai perencanaan, spesifikasi teknis, serta ketentuan penggunaan anggaran negara.
Informasi yang dihimpun media ini, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Bumi Karsa dan mencakup wilayah tiga desa, yakni Desa Leworeng, Desa Tottong, dan Desa Kessing.
Salah seorang warga Leworeng yang dimintai keterangannya pada Kamis (10/9/2026) membenarkan adanya pekerjaan irigasi dan bendung di wilayah tersebut.
"Iya, ada memang pekerjaan di sini. Kalau tidak salah anggarannya sekitar Rp40 miliar lebih . Kalau terkait papan proyeknya, mungkin ada di titik lain, apakah di Desa Tottong atau Desa Kessing. Karena proyek tersebut meliputi tiga desa, yakni Leworeng, Tottong dan Kessing," ungkapnya.
Pernyataan warga tersebut sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi proyek di lapangan.
Jika benar proyek bernilai puluhan miliar rupiah, keberadaan papan informasi proyek seharusnya mudah ditemukan masyarakat, terutama untuk mengetahui sumber anggaran, nilai kontrak, waktu pelaksanaan, volume pekerjaan, serta pihak pelaksana dan pengawas.
Jangan sampai proyek dengan anggaran besar justru minim informasi di lokasi pekerjaan.
Apalagi pekerjaan irigasi dan bendung bukan sekadar proyek biasa.
Infrastruktur tersebut berkaitan langsung dengan pengelolaan sumber daya air dan kepentingan masyarakat, khususnya sektor pertanian.
Kesalahan konstruksi, mutu material yang tidak sesuai, maupun pekerjaan yang tidak mengikuti spesifikasi dapat berdampak panjang terhadap fungsi bangunan dan masyarakat penerima manfaat.
Karena itu, pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan laporan administratif. Pengawasan lapangan perlu benar-benar dilakukan secara berkala dan menyeluruh.
Mulai dari mutu material, volume pekerjaan, metode pelaksanaan, progres fisik, hingga kesesuaian antara pekerjaan di lapangan dengan kontrak harus menjadi perhatian.
Nilai pekerjaan yang disebut mencapai sekitar Rp40 miliar juga layak menjadi alasan bagi pihak terkait untuk memastikan tidak ada celah terjadinya penyimpangan.
Pertanyaan sederhananya: apakah seluruh pekerjaan yang nilainya puluhan miliar tersebut benar-benar diawasi secara ketat sejak awal hingga selesai?
Masyarakat tentu berharap proyek tersebut menghasilkan bangunan yang kuat, berkualitas dan mampu memberikan manfaat dalam jangka panjang, bukan sekadar mengejar penyelesaian pekerjaan.
Jika kemudian ditemukan perbedaan antara kontrak dan realisasi di lapangan, maka pihak berwenang perlu melakukan pemeriksaan secara terbuka. Sebaliknya, jika seluruh pekerjaan telah sesuai ketentuan, hasil pengawasan juga semestinya dapat dijelaskan kepada publik agar tidak menimbulkan prasangka.
Media ini juga mendorong pihak terkait, termasuk instansi teknis dan aparat penegak hukum bila diperlukan, untuk tidak menunggu munculnya persoalan setelah proyek selesai.
Sebab, pengawasan yang efektif bukanlah mencari kesalahan setelah bangunan bermasalah, melainkan memastikan sejak awal agar uang negara yang digelontorkan dalam jumlah besar benar-benar menghasilkan infrastruktur yang berkualitas.
Proyek puluhan miliar tentu bukan angka kecil. Maka, pengawasannya pun tidak boleh setengah hati.
(Firman)
