SOPPENG,- Ketikterkini.com | Aparat Penegak Hukum (APH) diminta tidak hanya menunggu laporan masyarakat, tetapi turun langsung memeriksa seluruh proyek Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang tersebar di Kabupaten Soppeng.
Desakan tersebut muncul menyusul adanya dugaan praktik setoran atau fee dalam proses mendapatkan proyek P3A. Dugaan tersebut dinilai perlu diusut secara serius karena berpotensi berdampak langsung terhadap kualitas pembangunan infrastruktur irigasi yang seharusnya menjadi penunjang utama sektor pertanian.
Sejumlah informasi yang dihimpun serta pantauan media lokal di lapangan menemukan adanya bangunan irigasi yang diduga memiliki kualitas pekerjaan yang kurang maksimal. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan proyek.
Jika benar terdapat potongan atau fee dalam proses memperoleh pekerjaan, maka persoalannya bukan sekadar menyangkut kualitas bangunan. Dugaan tersebut juga menyentuh aspek transparansi, pengelolaan anggaran, serta kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari proyek yang semestinya diperuntukkan bagi kepentingan petani.
Lebih jauh, muncul dugaan bahwa sebagian Ketua P3A hanya digunakan sebagai nama formal dalam pelaksanaan kegiatan, sementara urusan teknis, administrasi, hingga pekerjaan di lapangan diduga dikendalikan pihak lain.
Kondisi tersebut tentu perlu dibuktikan melalui pemeriksaan terhadap seluruh dokumen dan pihak yang terlibat. Jangan sampai P3A hanya menjadi tameng administratif, sementara pengendalian proyek justru berada di tangan pihak lain.
“Periksa semua pihak yang terkait, karena diduga ada persekongkolan di balik proyek P3A di Soppeng. Ketua P3A diduga hanya diatasnamakan, namun ada kontraktor yang bermain di balik layar. Panggil semua ketuanya untuk dimintai keterangan. Bisa saja mereka tidak mengetahui apa-apa terkait administrasinya,” jelas sumber, Jumat (4/9/2026).
Atas kondisi tersebut, Kejaksaan dan Kepolisian diharapkan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada pemeriksaan fisik bangunan semata.
APH dinilai perlu menelusuri siapa yang mengusulkan, siapa yang mengelola anggaran, siapa yang mengerjakan, bagaimana proses pencairannya, hingga ke mana aliran uang apabila benar terdapat setoran atau fee .
Selain itu, dokumen administrasi P3A, rekening, pertanggungjawaban kegiatan, bukti pembelian material, hingga pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan perlu diperiksa secara transparan.
Sebab, jika dugaan permainan tersebut benar terjadi, maka dampaknya bukan hanya terhadap keuangan negara, tetapi juga terhadap petani yang menjadi penerima manfaat.
Jangan sampai proyek irigasi dibangun dengan anggaran besar, tetapi kualitasnya dikorbankan karena adanya kepentingan pihak tertentu.
Masyarakat kini menunggu keberanian APH untuk membuka persoalan tersebut secara terang. Jika seluruh proses telah berjalan sesuai aturan, pemeriksaan justru akan menjadi kesempatan bagi pihak-pihak yang terlibat untuk membuktikan bahwa tidak ada permainan.
Namun jika ditemukan pelanggaran, maka pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum.
Proyek untuk petani harus benar-benar kembali kepada petani, bukan menjadi ladang keuntungan bagi oknum tertentu.
Penulis : Firman
