Soppeng,- Ketikterkini.com | Dugaan penyalahgunaan BBM subsidi jenis solar di Kabupaten Soppeng kembali menjadi sorotan. Sejumlah pihak meminta Polres Soppeng tidak hanya memeriksa pelansir atau pengguna BBM subsidi, tetapi juga menelusuri surat rekomendasi yang diterbitkan Dinas Pertanian Soppeng.
Betapa tidak, hal itu di sebabkan muncul karena antrean panjang di sejumlah SPBU dinilai semakin meresahkan masyarakat. BBM subsidi yang semestinya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak, khususnya petani dan pelaku usaha kecil, diduga dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi.
Sejumlah sumber yang ditemui wartawan bahkan mempertanyakan mekanisme penerbitan surat rekomendasi tersebut. Mereka meminta aparat penegak hukum memastikan apakah rekomendasi yang digunakan oleh para pelansir benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan atau hanya kebutuhan usaha ilegal??
“Polisi harus periksa juga manajer SPBU serta pegawainya, karena mereka juga dinilai perlu diperiksa. Terutama surat rekomendasi yang dikeluarkan Dinas Pertanian,” jelas salah seorang sumber kepada wartawan, Selasa (1/9/2026).
Yang menjadi pertanyaan, menurut sumber tersebut, adalah dugaan adanya oknum yang menggunakan lebih dari satu surat rekomendasi untuk mendapatkan BBM subsidi jenis solar.
Kondisi itu dinilai perlu mendapat perhatian serius karena alasan yang digunakan adalah kebutuhan petani. Namun, sumber mempertanyakan apabila aktivitas tersebut terus berlangsung bukan hanya pada musim panen, tetapi juga setelah masa panen berakhir.
“Kalau memang untuk kebutuhan petani, tentu harus jelas berapa kebutuhan sebenarnya, untuk alat apa, berapa unit alat yang digunakan, serta berapa volume solar yang dibutuhkan. Jangan sampai surat rekomendasi justru menjadi pintu masuk penyalahgunaan BBM subsidi,” ujarnya.
Karena itu, aparat diminta tidak berhenti pada pemeriksaan kendaraan atau pelansir di lapangan. Rantai distribusi sejak surat rekomendasi diterbitkan hingga solar keluar dari SPBU dinilai perlu diperiksa secara menyeluruh.
SPBU Juga Diminta Tidak Luput dari Pemeriksaan
Sorotan masyarakat juga mengarah kepada pengelola dan petugas SPBU. Bukan berarti mereka telah terbukti melakukan pelanggaran, namun sejumlah pihak menilai peran SPBU perlu diperiksa apabila ditemukan pola pembelian BBM subsidi yang berulang dan dalam jumlah tertentu.
Jika benar terdapat pembelian berulang oleh pihak yang sama dengan menggunakan dokumen rekomendasi, aparat dinilai perlu memastikan apakah seluruh proses tersebut telah sesuai ketentuan.
Pemeriksaan terhadap SPBU juga dianggap penting untuk menjawab pertanyaan publik: bagaimana BBM subsidi bisa terus mengalir kepada pihak yang diduga melakukan pelansiran jika pengawasan di lapangan berjalan ketat?
Nama Inisial AB dan K Disebut, Polisi Diminta Tidak Tebang Pilih
Sumber lain kepada wartawan menyebut nama berinisial AB dan K yang disebut-sebut telah lama dikaitkan dengan dugaan aktivitas penimbunan BBM subsidi.
Namun demikian, informasi tersebut masih berupa dugaan dan memerlukan pembuktian lebih lanjut. Termasuk isu mengenai dugaan adanya setoran rutin kepada oknum tertentu untuk memperlancar aktivitas ilegal tersebut.
Informasi itu tentu tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta. Justru karena itulah aparat penegak hukum diminta melakukan penyelidikan secara terbuka dan profesional, sehingga terang siapa yang benar dan siapa yang hanya menjadi sasaran tudingan.
Jika tidak terbukti, nama-nama yang disebut tentu harus dipulihkan. Sebaliknya, apabila ditemukan bukti pelanggaran, maka siapapun yang terlibat harus diproses sesuai hukum tanpa pandang bulu.
Jangan Sampai Masyarakat Curiga Ada “Permainan” Masyarakat berharap penanganan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi di Soppeng tidak dilakukan setengah-setengah.
Mereka meminta polisi menelusuri seluruh mata rantai, mulai dari penerbitan surat rekomendasi, pihak yang menggunakan rekomendasi,
kendaraan yang mengambil BBM, petugas SPBU, hingga dugaan adanya pihak lain yang memperoleh keuntungan dari distribusi BBM subsidi tersebut.
Sebab, apabila yang diperiksa hanya pelansir di lapangan sementara pihak yang memberikan akses atau dokumen pendukung tidak pernah disentuh, maka publik akan kembali bertanya-tanya.
Jangan sampai muncul anggapan di tengah masyarakat bahwa ada pihak tertentu yang “bermain” di balik distribusi BBM subsidi.
“Jangan hanya setengah-setengah. Kalau memang ada pelanggaran, tindak semua yang terlibat. Jangan sampai masyarakat akhirnya menilai ada setoran sehingga ada pihak yang pura-pura tidak tahu,” kata sumber tersebut.
Kini bola berada di tangan aparat penegak hukum. Apakah dugaan mafia BBM subsidi ini hanya sebatas isu masyarakat, atau memang terdapat pola permainan yang melibatkan lebih dari satu pihak
Jawabannya tentu bukan melalui rumor, melainkan melalui pemeriksaan, penelusuran dokumen, pengawasan SPBU, dan pembuktian hukum yang transparan.
Penulis : Firman
