Soppeng, - Ketikterkini.com | Pengelolaan Dana Ketahanan Pangan (Ketapang) Desa Paroto, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, tahun anggaran 2025 mulai disorot tajam. Anggaran yang nilainya mencapai sekitar Rp 170 juta dari Dana Desa itu dinilai menyisakan sejumlah tanda tanya serius dan patut diaudit secara menyeluruh.
Dana Ketapang tersebut sebelumnya direncanakan untuk dua program, yakni penggemukan sapi dan pengadaan bibit jagung bagi petani. Namun dalam pelaksanaannya, program penggemukan sapi disebut batal dijalankan. Anggaran kemudian difokuskan hanya pada pengadaan bibit jagung.
Dari total anggaran sekitar Rp 170 juta, disebutkan hanya Rp 160 juta yang masuk ke BUMDes untuk pembelian bibit jagung.
Sementara selisih anggaran sekitar Rp 10 juta memunculkan pertanyaan publik, termasuk terkait peruntukan, mekanisme penggunaan, hingga pertanggungjawabannya.
Ketua BUMDes Paroto saat dikonfirmasi membenarkan bahwa anggaran Ketapang yang dikelola BUMDes hanya sebesar Rp 160 juta dan diperuntukkan untuk pembelian bibit jagung.
“Iya, sekitar Rp 170 juta anggaran ketahanan pangan, masuk ke BUMDes Rp 160 juta untuk bibit jagung. Tapi sudahmi diperiksa kemarin dari Soppeng,” ujarnya singkat.
Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru. Jika total anggaran Ketapang mencapai Rp 170 juta, lalu ke mana aliran sisa anggaran yang tidak masuk ke BUMDes? Selain itu, publik juga berhak mengetahui secara terbuka berapa jumlah bibit jagung yang dibeli, harga per kilogram, siapa penyedia barang, hingga bagaimana pola distribusinya kepada petani.
Ketua Lembaga Pemantau Korupsi dan Aparatur Negara (LPKN) Soppeng, Alfred, menilai pengelolaan dana Ketapang Desa Paroto tidak boleh dibiarkan berlalu tanpa audit mendalam.
Menurutnya, penggunaan dana ratusan juta rupiah itu harus dibuka secara terang agar tidak hanya terlihat rapi di atas kertas.
“Dana Ketapang tahun 2025 kemarin perlu dipertanyakan dan ditelusuri secara bersungguh-sungguh. Berapa persen keuntungannya, berapa kilogram bibit jagung yang dibeli, berapa harga per kilogram, dan bagaimana distribusinya ke petani. Pihak berwenang harus serius mengaudit dana ini, jangan sampai hanya dirapikan di atas kertas,” tegas Alfred, Minggu (26/4/2026).
Sorotan ini bukan tanpa alasan. Dana Ketahanan Pangan merupakan program strategis yang seharusnya menyentuh langsung kebutuhan petani dan memperkuat ketahanan ekonomi desa. Karena itu, setiap rupiah penggunaannya wajib terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jika pengadaan bibit jagung benar dilakukan, maka seluruh dokumen pembelian, volume barang, harga satuan, hingga daftar penerima manfaat seharusnya bisa dibuka secara terang kepada publik. Transparansi itu penting untuk memastikan dana desa tidak sekadar habis dalam laporan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Kini, publik menunggu langkah serius dari pihak berwenang, mulai dari Inspektorat hingga aparat penegak hukum, untuk mengaudit secara menyeluruh aliran Dana Ketapang Desa Paroto.
Sebab jika tak dibuka secara terang, program ketahanan pangan rawan berubah menjadi ladang permainan anggaran.
(Firman)
