Soppeng,- Ketikterkini.com | Pengelolaan dana ketahanan pangan di Desa Paroto, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, tahun anggaran 2025 menuai sorotan tajam. Pasalnya, Ketua Bumdes setempat mengaku tidak mengetahui secara rinci total anggaran yang dikelola.
Saat dikonfirmasi, Ketua Bumdes Paroto menyebut anggaran ketahanan pangan dari dana desa tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp100 juta. Dana itu digunakan untuk pembelian bibit jagung, meski sebelumnya sempat direncanakan juga untuk program penggemukan sapi.
“Iye, kalau dana ketahanan pangan tahun 2025 dari dana desa, sekitar lebih seratus juta untuk pembelian bibit jagung. Awalnya direncanakan juga penggemukan sapi, tapi tidak jadi. Untuk keseluruhan saya tidak tahu secara rinci, tapi semua ada dicatat,” ujarnya, Jumat (24/4/2026).
Pernyataan tersebut langsung menuai reaksi dari Ketua Lembaga Pemantau Korupsi dan Aparatur Negara (LPKN) Soppeng, Alfred. Ia menilai pengakuan tersebut janggal dan patut dipertanyakan, mengingat posisi Ketua Bumdes seharusnya mengetahui detail penggunaan anggaran.
“Ini mengundang kecurigaan. Bagaimana mungkin ketua Bumdes tidak mengetahui secara detail anggaran yang dikelolanya. Jangan sampai ada penyalahgunaan anggaran atau jabatan yang berpotensi merugikan keuangan desa,” tegas Alfred.
Ia pun mendesak Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng untuk segera turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana ketahanan pangan di Desa Paroto.
“Inspektorat harus serius dan transparan dalam melakukan audit. Ini penting untuk memastikan tidak ada anggaran yang ‘hilang’ tanpa pertanggungjawaban yang jelas,” tambahnya.
Sorotan ini semakin menguatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap pengelolaan dana desa, khususnya program ketahanan pangan yang seharusnya berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
(Firman)
