LUWU TIMUR,- ketikterkini.com - Kepala Bidang (Kabid) KSDA Sulawesi Selatan Wilayah I Palopo, Chris L. Awang, menggelar rapat koordinasi pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) bertempat di Kantor Seksi KSDA Wilayah I Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan, Jumat 16 Oktober 2026, pukul 08.30 WITA.
Rapat tersebut berdasarkan undangan resmi bernomor: UN.249/K.8/BIDWIL-I/SET.02.01/B/10/2026 tertanggal 12 Oktober 2026 yang ditandatangani langsung oleh Kabid KSDA Palopo, Chris L. Awang.
Rapat dihadiri oleh Kepala KPH Larona, Kepala KPH Angkona, Kepala KPH Kalaena, Kepala Daops Manggala Agni Malili, Kepala Desa Parumpanai, Kepala Desa Mantadulu, Kepala Desa Taripa, dan Kepala Desa Teromu. Turut hadir Masyarakat Mitra Polhut (MMP), mitra Polisi Kehutanan yang selama ini aktif membantu pengamanan dan perlindungan kawasan hutan.
Selain itu, hadir pula Masyarakat Peduli Api (MPA) yang terdiri dari 22 orang warga yang secara sukarela peduli terhadap pencegahan Karhutla dan telah mendapat pelatihan khusus dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Resor Faruhumpenai BBKSDA Sulsel.
Dalam sambutannya, Kabid KSDA Palopo, Chris L. Awang, menekankan pentingnya langkah pencegahan Karhutla.
"Betapa pentingnya langkah pencegahan Karhutla ini. Karhutla rentan melanda di berbagai daerah di tanah air, tidak hanya menimbulkan kabut asap yang meresahkan masyarakat secara umum, tetapi juga merusak kelestarian hutan yang indikasinya sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," ujar Chris L. Awang.
Lebih lanjut, Chris menyoroti informasi yang beredar terkait praktik pembakaran hutan yang disengaja.
"Soal adanya informasi yang beredar terkait praktik kesengajaan membakar hutan yang diduga melibatkan oknum, baik warga lokal maupun warga dari luar desa dan luar daerah hingga terjadinya praktik jual-beli lahan, perlu menjadi perhatian bersama. Terutama perhatian dari para kepala desa setempat yang tentunya lebih mengetahui siapa warganya dan siapa warga pendatang," kata Chris L. Awang.
Menurutnya, fokus utama saat ini adalah mitigasi.
"Skema kita adalah Mitigasi Karhutla, karena hal ini yang menjadi fokus perhatian kita bersama. Kita sedang berada dalam kondisi ekstrem Karhutla, sehingga hal-hal lain bisa kita bahas di forum yang berbeda," paparnya.
Di akhir sambutannya, Chris mengimbau seluruh pihak untuk terlibat aktif dalam pengendalian Karhutla.
Sementara itu, Kepala UPTD KPH Angkona, Ramli, SE, mengungkapkan kendala di lapangan.
"Kendala yang sering kami alami saat terjadi Karhutla di wilayah hutan adalah tidak adanya akses jalan menuju titik kebakaran. Padahal, setiap ada laporan masyarakat ataupun kepolisian yang menghubungi, kami tanpa membuang waktu langsung bergegas menuju lokasi kebakaran," ungkap Ramli.
Ia juga menyampaikan keterbatasan sarana dan prasarana.
"Keterbatasan fasilitas dan sarana adalah faktor yang kami keluhkan. Kami hanya memiliki satu unit mobil patroli dengan 16 personel KPH, Polhut hanya empat orang dan empat orang penyuluh. Kami juga sering terkendala BBM. Sudah susah dapat BBM, mobil yang kami pakai juga hanya satu. Di situlah dilema yang kami rasakan," ujar Ramli.
Terkait penegakan aturan, Ramli menegaskan komitmennya.
"Kami sudah banyak memasang baliho sebagai bentuk imbauan agar jangan ada yang membakar. Sebagai pejabat, saya tetap tegas dan selalu hadir, baik melalui silaturahmi ke masyarakat maupun melaksanakan tugas patroli sebagai bentuk pengawasan hutan, dengan harapan tidak ada lagi pihak-pihak yang membakar," tegas Ramli, SE.
Kendati demikian, Ramli selaku Kepala UPTD KPH Luwu Timur menegaskan bahwa penerapan aturan tetap dilaksanakan secara bijak.
"Dalam aturan kehutanan, tidak ada toleransi bagi pelaku perambahan hutan tanpa izin. Namun ketika kita melihat fakta di lapangan, tidak sedikit lahan kebun masyarakat di beberapa desa yang berada di dalam kawasan hutan. Sehingga perlu ada regulasi yang dapat mengatur hal tersebut," ujar Ramli, Kepala UPTD KPH Luw
