Luwu Timur, ketikterkini.com - Ketua BINPRO Sulawesi Selatan, Ismar, S.H., melontarkan kritik keras terhadap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Luwu Timur terkait penanganan dugaan dampak lingkungan akibat aktivitas tambang PT Prima Utama Lestari (PT PUL) yang belakangan viral di media sosial.
Ismar menilai Kepala DLH Luwu Timur tidak menunjukkan langkah tegas maupun respons cepat terhadap persoalan banjir lumpur yang diduga berasal dari aktivitas pertambangan dan mengganggu akses masyarakat di Desa Ussu, Kecamatan Malili.
“Kalau persoalan seperti ini terus terjadi dan tidak ada tindakan nyata dari DLH, maka patut dipertanyakan kinerja kepala dinasnya. Jangan hanya diam ketika masyarakat mengeluh dan video dampaknya sudah viral di mana-mana,” tegas Ismar kepada media, Selasa (19/5/2026).
Menurutnya, DLH seharusnya menjadi garda terdepan dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan maupun dampak sosial bagi warga sekitar.
Ia bahkan meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi serius terhadap pimpinan DLH Luwu Timur karena dianggap tidak becus menangani persoalan lingkungan yang menjadi perhatian publik.
“Kalau memang tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan dengan baik, lebih baik dicopot saja. Lingkungan dan keselamatan masyarakat tidak boleh dipertaruhkan akibat lemahnya pengawasan,” ujarnya.
Ismar juga mendesak agar dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem pengendalian lingkungan PT PUL, termasuk drainase tambang, pengendalian sedimentasi, hingga dokumen AMDAL perusahaan.
Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan kepastian bahwa aktivitas tambang tidak merusak lingkungan maupun mengancam keselamatan pengguna jalan saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut.
“Jangan sampai pemerintah terkesan tutup mata. Ketika masyarakat sudah resah dan kondisi di lapangan viral, seharusnya instansi terkait bergerak cepat, bukan malah terkesan bungkam,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak DLH Luwu Timur maupun PT PUL terkait desakan evaluasi dan kritik yang disampaikan BINPRO Sulawesi Selatan.( * ).
