Soppeng,- Ketikterkini.com | Proyek rehabilitasi Kantor UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Soppeng dengan nilai anggaran lebih dari Rp1 miliar hingga kini belum juga rampung, meski tahun anggaran 2025 telah berada di penghujung waktu.
Pekerjaan proyek tersebut dilaksanakan oleh CV. Nawasena Raya Perkasa sebagai penyedia jasa, dengan CV. Mutiara Prima Consultant selaku konsultan pengawas. Proyek ini dibiayai dari APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2025.
Berdasarkan pantauan langsung awak media di lokasi kegiatan pada Senin (29/12/2025), aktivitas pekerjaan masih terlihat berlangsung. Sejumlah pekerja masih melakukan pengerjaan fisik bangunan, menandakan bahwa proyek tersebut belum mencapai tahap penyelesaian sebagaimana mestinya.
Kondisi ini memunculkan sorotan tajam dari berbagai pihak. Sejumlah sumber yang enggan disebutkan namanya menilai bahwa penyedia jasa terkesan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, sebagaimana tertuang dalam kontrak kerja.
“Kalaupun mengajukan perpanjangan waktu, tentu ada aturan dan mekanisme yang harus dipenuhi. Apalagi di lokasi ini tidak pernah terjadi bencana alam atau kondisi force majeure yang dapat dijadikan alasan keterlambatan,” ujar salah satu sumber.
Lebih lanjut, sumber tersebut juga meminta agar pengawasan diperketat, baik oleh konsultan pengawas maupun pihak teknis terkait.
Betapa tidak , keterlambatan pekerjaan dikhawatirkan berujung pada pengerjaan terburu-buru yang berpotensi mengabaikan kualitas dan spesifikasi teknis bangunan.
Sorotan tidak hanya tertuju pada penyedia jasa, namun juga kepada konsultan pengawas yang dinilai harus bertanggung jawab memastikan progres pekerjaan sesuai jadwal serta mutu hasil pekerjaan.
Sementara itu, PPTK proyek saat dikonfirmasi awak media melalui pesan WhatsApp hingga berita ini diterbitkan belum memberikan tanggapan.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak terkait, termasuk penyedia jasa, konsultan pengawas, dan instansi pelaksana, diharapkan segera memberikan klarifikasi resmi kepada publik guna menjamin transparansi, akuntabilitas, serta penggunaan anggaran daerah yang tepat sasaran.
(Firman)
