Soppeng,- Ketikterkini.com | Proyek Pembangunan Toilet Sekolah dan SAB Sekolah di kawasan Marioriwawo–Watu yang dibiayai melalui APBN Tahun Anggaran 2025 kembali menuai sorotan. Proyek bernilai Rp 791.735.000 yang dikerjakan oleh CV. Batangkalluku tersebut diduga memiliki kejanggalan yang berpotensi mengarah pada praktik markup atau pembengkakan anggaran.
Pantauan awak media terhadap papan kegiatan yang terpasang di lokasi menunjukkan bahwa proyek ini mencakup beberapa titik, yakni SDN 219 Madekkang, SMPN 1 Marioriwawo, SMPN 2 Marioriwawo, dan MTs Negeri Soppeng. Meski pelaksanaannya berada di sejumlah sekolah, nominal kontrak dianggap tidak sebanding dengan jenis pekerjaan yang dilakukan, yaitu pembangunan toilet dan sarana air bersih.
Beberapa sumber terpercaya, anggaran daerah menilai bahwa angka hampir Rp 800 juta untuk proyek toilet sekolah dengan skala pengerjaan seperti yang tertera pada papan informasi terbilang tidak wajar. Terlebih, tidak dicantumkan secara rinci jumlah unit toilet, spesifikasi bangunan, serta rincian kebutuhan material yang menjadi dasar penyusunan biaya.
“Ketika proyek tidak mencantumkan spesifikasi teknis secara detail, di situ biasanya rawan terjadi penggelembungan anggaran. Apalagi melibatkan banyak titik lokasi tetapi tidak ada penjelasan kebutuhan masing-masing,” ungkap salah satu masyarakat Soppeng yang enggan disebutkan namanya. Sabtu ( 29/11/2025).
Selain itu, jangka waktu pengerjaan yang hanya 90 hari kalender juga menjadi sorotan. Dengan cakupan lokasi yang berbeda-beda, muncul pertanyaan apakah pelaksana benar-benar mampu memastikan kualitas pembangunan tanpa mengabaikan standar konstruksi.
Sementara itu, keberadaan konsultan pengawas, PT Anuta Pura Konsultan, juga dipertanyakan efektivitasnya. Publik berharap fungsi pengawasan tidak sekadar formalitas yang berujung pada lahirnya bangunan berkualitas rendah namun beranggaran tinggi.
Sejumlah warga dan orang tua siswa meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, selaku satuan kerja proyek, untuk membuka dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) agar transparansi penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
“Masyarakat berhak tahu untuk apa saja uang negara dipakai. Kalau anggarannya besar, harusnya kualitasnya juga besar,” tambah seorang warga Soppeng .
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum berhasil dimintai keterangan untuk klarifikasi resmi atas dugaan markup tersebut. Masyarakat berharap pemerintah provinsi tidak menutup mata dan segera melakukan audit terhadap pelaksanaan proyek demi mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran negara di Bumi Latemmamala ini .
Untuk diketahui, pada rancangan proyek yang bersumber dari APBN dan APBD dinilai sangat berbeda pada rancangan RAB . Proyek yang bersumber dari APBN dinilai sangat tinggi pada nilai harga material. Sehinggah diduga marak terjadinya dugaan korupsi.
(Firman)
