Soppeng,- Ketikterkini.com | Proyek pembangunan jembatan bernilai miliaran rupiah di Desa Kessing, Kecamatan Donri Donri, Kabupaten Soppeng, kembali menuai sorotan publik. Proyek yang semestinya menjadi kebanggaan masyarakat ini justru diduga sarat penyimpangan , mulai dari penggunaan material diduga tak sesuai spesifikasi hingga absennya papan informasi kegiatan.
Pantauan awak media di lokasi pada Senin (27/10/2025) memperlihatkan tumpukan batu dan bahan bangunan yang diduga kuat berasal dari sumber ilegal. Kondisi material tampak jauh dari standar mutu proyek pemerintah sekelas itu, menimbulkan tanda tanya besar soal kualitas dan keamanan konstruksi jembatan tersebut.
Lebih ironis lagi, proyek dengan nilai besar itu tidak dilengkapi papan proyek, sehingga publik tak mengetahui sumber anggaran, nilai kontrak, maupun pihak pelaksana. Padahal, transparansi semacam itu adalah kewajiban hukum sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Upaya konfirmasi pun dilakukan kepada pihak pelaksana yang disebut bernama Fadli, namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan memilih bungkam. Panggilan telepon dan pesan WhatsApp dari awak media tak kunjung direspons. Sikap tertutup ini justru semakin memperkuat dugaan bahwa ada yang tidak beres dalam pelaksanaan proyek.
“Kalau tidak ada papan proyek, bagaimana kami tahu anggarannya dari mana dan siapa yang kerjakan? Ini proyek rakyat, bukan proyek misteri,” ujar Labaco (nama samaran), salah satu warga setempat dengan nada kesal.
Masyarakat mendesak agar Aparat Penegak Hukum (APH) serta Dinas terkait segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh. Dugaan penggunaan material ilegal, ketertutupan pelaksana, dan ketiadaan transparansi dianggap sudah cukup menjadi alasan kuat untuk dilakukan pemeriksaan.
Jika benar proyek ini menyalahi aturan dan menggunakan material di bawah standar, maka hal tersebut tak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat yang kelak akan melintasi jembatan tersebut.
Kasus ini menjadi potret nyata lemahnya pengawasan terhadap proyek infrastruktur yang bersumber dari uang rakyat. Tanpa transparansi dan akuntabilitas, pembangunan yang mestinya membawa manfaat justru bisa berubah menjadi ladang penyimpangan.
(FM)
