Soppeng,- Ketikterkini.com | Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Soppeng menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Soppeng pada Rabu (29/10/2025). Rapat tersebut membahas kejelasan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperuntukkan bagi pembinaan cabang olahraga (cabor) di daerah.
RDP yang dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Soppeng, H. Andi Wadeng, dihadiri sejumlah pengurus KONI dan perwakilan cabor. Namun, rapat penting ini diwarnai absennya pihak Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispaspora) Soppeng, yang dinilai menjadi kunci utama dalam polemik dana pembinaan tersebut.
Sekretaris KONI Soppeng, H. Andi Muhammad Ikram, menjelaskan bahwa pihaknya datang ke DPRD untuk menjalankan amanah organisasi sekaligus menuntut transparansi penggunaan anggaran.
Menurutnya, sebelum RDP digelar, KONI telah tiga kali berkoordinasi dengan Dispasporа terkait penyaluran dana bantuan untuk cabor yang bersumber dari DAU.
“Dispaspora sempat meminta rekomendasi dari setiap cabor, dan ini kami sambut positif. Namun yang menjadi pertanyaan, dari total anggaran lebih dari satu miliar rupiah, baru empat cabor yang menerima bantuan dari total 24 cabor di Soppeng. Lalu, ke mana sisa dananya?” ujar Andi Ikram dengan nada heran.
Ia juga menyoroti adanya kesan pemaksaan terhadap atlet untuk melakukan pendampingan tertentu yang tidak jelas arahnya.
Pernyataan itu langsung mendapat tanggapan serius dari para legislator.
Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP, Adi Doma, mengaku terkejut dengan adanya alokasi anggaran pembinaan atlet sebesar lebih dari satu miliar rupiah yang belum terserap secara transparan.
“Jika dana ini tidak digunakan sesuai peruntukannya, maka harus ada pihak yang bertanggung jawab. DPRD mendukung penuh keterbukaan anggaran, apalagi untuk kepentingan pembinaan atlet daerah,” tegas Adi Doma.
Sementara itu, Feri Agelsyah, anggota Komisi III lainnya, menegaskan dukungannya terhadap KONI Soppeng untuk terus memperjuangkan hak-hak cabor. Ia juga berjanji akan meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban resmi dari pihak terkait.
Senada, Haeruddin Tahang dari Fraksi Demokrat menyebut kehadiran KONI dan para cabor di DPRD sebagai langkah positif dalam memperkuat fungsi pengawasan dewan.
“Masukan seperti ini sangat penting agar kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar berpihak kepada kemajuan olahraga di Soppeng,” ujarnya.
RDP yang semula diharapkan menjadi ruang klarifikasi dan solusi justru meninggalkan tanda tanya besar karena Dispaspora tidak hadir tanpa alasan yang jelas.
Ketidakhadiran itu disayangkan oleh seluruh anggota DPRD yang hadir, mengingat rapat tersebut digelar demi mencari solusi dan transparansi pengelolaan dana pembinaan olahraga. (*)
