Informasi yang dihimpun dari sumber terpercaya menyebutkan, mekanisme pengelolaan Bumdesa Paroto sejatinya hanya formalitas. Meski secara struktur dana dikelola pengurus bumdes, namun praktik di lapangan ditengarai dikendalikan langsung oleh Kades.
Ironisnya, saat dimintai keterangan, manajer Bumdesa Paroto yang baru mengaku sama sekali tidak mengetahui arus dana. Bahkan ia justru menyarankan wartawan untuk mengonfirmasi langsung kepada Kepala Desa. Sementara itu, Kades Paroto, Makmur, ketika dikonfirmasi justru melempar balik ke ketua bumdes.
Lebih janggal lagi, pengurus lama Bumdesa Paroto hingga kini memilih bungkam meski telah berulang kali dihubungi. Pola saling lempar tanggung jawab ini semakin mempertegas dugaan adanya “aktor di balik layar” yang bermain dengan dana desa.
Sejumlah kalangan menilai, kondisi tersebut merupakan alarm merah yang tak boleh dibiarkan. “Ketua bumdes diduga hanya dipajang namanya, sementara kendali dana ada pada pihak lain. Ini rawan penyalahgunaan untuk kepentingan kelompok tertentu. Aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Soppeng, wajib turun tangan dan mengusut tuntas dugaan permainan ini,” tegas salah seorang pemerhati kebijakan desa.
Desakan publik kini menguat agar APH segera melakukan audit dan pemanggilan pihak-pihak terkait. Transparansi mutlak diperlukan, agar dana desa yang mestinya menjadi penopang kesejahteraan masyarakat tidak justru menjadi bancakan segelintir oknum.
Penulis : Firman
