Dugaan penyalahgunaan pengelolaan anggaran mencuat setelah muncul berbagai kejanggalan dalam realisasi program Bumdes. Warga mendesak agar aparat berwenang, mulai dari Inspektorat hingga Aparat Penegak Hukum (APH), segera turun tangan melakukan pemeriksaan dan audit menyeluruh.
“Dana desa itu untuk kesejahteraan masyarakat, bukan hanya formalitas di atas kertas. Jangan sampai realisasi kegiatan Bumdes hanya berhenti pada laporan administrasi tanpa hasil nyata di lapangan,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Namun, upaya klarifikasi hingga kini belum membuahkan hasil. Saat dihubungi melalui pesan WhatsApp terkait dugaan masalah dalam pengelolaan Bumdes, Kepala Desa Paroto, Makmur, untuk di mintai nomor WA Manajer Bumdes setempat tidak memberikan jawaban saya tidak tahu, tidak ada tersimpan di HPq . Jawabnya singkat. Selasa, (19/8/2025).
Publik pun berharap, persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Transparansi pengelolaan Bumdes menjadi penting agar dana yang bersumber dari rakyat benar-benar kembali untuk kepentingan rakyat.
(Firman)
