Berdasarkan informasi yang dihimpun, setiap desa diminta menyetor dana sebesar Rp1.500.000 sampai Rp.2.500.000 untuk mengikuti turnamen yang disebut-sebut digagas oleh Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) Soppeng.
"Iye, ada itu lomba bulu tangkis yang diadakan oleh Apdesi Soppeng. Biayanya Rp1.500.000 per desa," ujar salah satu kepala desa saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp, Selasa malam (8/7/2025).
Namun, penggunaan dana desa untuk kegiatan tersebut menuai kritik keras dari berbagai kalangan.
Ketua LSM Lembaga Pemantau Korupsi dan Aparatur Negara (LPKN) Soppeng, Alfred, menilai acara ini tidak sesuai dengan semangat efisiensi anggaran yang baru-baru ini ditegaskan oleh Wakil Bupati Soppeng.
"Kegiatan ini terkesan hanya menghambur-hamburkan uang negara. Wakil Bupati Soppeng sendiri sudah menegaskan bahwa tidak boleh ada kegiatan dalam bentuk apapun, baik oleh pemerintah maupun lembaga, mengingat kondisi keuangan yang harus diefisiensikan," tegas Alfred menirukan.
Menurutnya, kegiatan seperti ini tidak pernah menggunakan dana pribadi dan pasti akan bermuara pada pertanggungjawaban dana desa. Hal ini dikhawatirkan bisa membuka celah penyalahgunaan anggaran.
"Maka dari itu, kami dari LPKN mendesak Inspektorat Daerah untuk segera melakukan audit menyeluruh dan serius terhadap penggunaan dana desa, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan lomba bulu tangkis ini, jangan sampai kegiatan seperti ini hanya dijadikan lahan bisnis," pungkasnya.
Kegiatan yang sejatinya bertujuan membina olahraga justru kini berada di bawah sorotan tajam. Apakah dana desa digunakan sesuai peruntukannya atau justru dimanfaatkan untuk kepentingan lain? Jawabannya kini ada di tangan pihak berwenang.
Penulis : Firman
