Dari penelusuran beberapa sumber terpercaya, kegiatan Bimtek yang dilaksanakan belakangan ini dinilai tidak efisien, bahkan cenderung menghamburkan dana desa. Dugaan makin menguat setelah Apdesi Soppeng dalam waktu berdekatan kembali menggelar kegiatan tambahan, seperti lomba bulu tangkis antardesa, dengan pungutan biaya berkisar antara Rp1,5 juta hingga Rp2,5 juta per desa.
Tak berhenti di situ, menurut konfirmasi sejumlah kepala desa kepada wartawan, Apdesi kembali menjadwalkan Bimtek lanjutan pada Jumat mendatang di Hotel Almadera, Makassar.
"Iye, ada kegiatan lagi hari Jumat di Hotel Almadera Makassar. Kegiatannya dari Apdesi Soppeng, tapi untuk biayanya kami belum tahu pasti," ungkap salah satu Kepala Desa, Rabu (9/7/2025).
Situasi ini memantik reaksi keras dari Alfred Surya Putra Panduu, Ketua Lembaga Pemantau Korupsi dan Aparatur Negara. Ia meminta Inspektorat Soppeng untuk tidak tinggal diam terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran ini.
“Inspektorat jangan hanya jadi patung! Audit semua penggunaan anggaran di desa se-Kabupaten Soppeng,” tegas Alfred.
Ia juga mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), terutama Kejaksaan Negeri Soppeng, agar tidak menutup mata atas praktik yang diduga menyimpang dari semangat transparansi dan akuntabilitas dana publik.
“Jangan sampai uang rakyat hanya dinikmati segelintir pihak. Hukum jangan membisu di Bumi Latemmamala ini!” tutupnya.
Sorotan Publik dan Pertaruhan Integritas
Kasus ini membuka ruang diskusi publik soal pengelolaan dana desa yang seharusnya berpihak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, bukan menjadi sumber keuntungan kelompok tertentu. Jika dugaan ini benar, maka bukan hanya soal etika dan moral yang dipertaruhkan, tapi juga integritas seluruh sistem pemerintahan desa di Kabupaten Soppeng.
Melalui tayangan ini, pihak terkait belum berhasil dimintai keterangannya. " Bersambung"
Penulis : Firman
