Gasali menilai adanya indikasi " Korupsi " Pada pengelolaan anggaran Pilkada tahun 2024 lalu dengan besaran nilai Rp.21 milyar .
"Menyangkut dana yang dikembalikan oleh KPUD Soppeng sebesar Rp. 3,6 milyar , itu nilai yang sangat nihil kalau kita bandingkan dengan provosal yang telah diajukan dengan dua putaran dengan empat paket . Itu salah satu terjadinya indikasi, " Tegasnya.
Lanjut menjelaskan, " Yang kedua Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) setelah 2025 baru dilengkapi, sedangkan pelaksanaan Pilkada pada November 2024. Jadi, ada tenggang waktu yang diduga untuk mengacak - acak LPJ sehinggah patut dinilai terjadinya penyalahgunaan anggaran, yang terkesan mengulur waktu, " Sambungnya.
" Maka dalam hal ini, diminta Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit menyeluruh secara trasparan penggunaan anggaran di KPUD Soppeng. Serta pihak Kejaksaan Negeri Soppeng diminta periksa dan proses terkait indikasi " Korupsinya " Jangan biarkan hukum membisu di Bumi Latemmamala ini.Tegas Gasali, Rabu, (14/5/2025).
Bersambung tayangan berikutnya.
(Firman)
