SOPPENG,- Ketikterkini.com | Sikap oknum karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Lalabata yang diduga menuding wartawan mencari uang melalui pemberitaan menuai kecaman keras dari Ikatan Wartawan Online (IWO) Soppeng.
Ketua IWO Soppeng, Kamaruddin, bersama Sekretaris Gasali Makkaraka, menilai pernyataan tersebut tidak pantas dan berpotensi merendahkan profesi wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik.
Polemik ini mencuat saat awak media mendatangi fasilitas SPPG di Jalan Kemakmuran, Watansoppeng, Kamis (29/10/2026), untuk mengonfirmasi terhentinya penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke sejumlah sekolah yang dikabarkan telah berlangsung hampir sepekan.
Namun, alih-alih memberikan penjelasan terkait terhentinya pelayanan, seorang karyawan perempuan dari yayasan pengelola dapur SPPG justru melontarkan pernyataan yang menyudutkan profesi wartawan.
“Kalau berita seperti ini ditulis, ujung-ujungnya wartawan pasti minta uang saja ke yayasan. Sudah banyak kejadian,” demikian pernyataan yang dikutip dari Potret Sulsel.
IWO: Jangan Alihkan Persoalan dengan Menyudutkan Wartawan
Kamaruddin menegaskan, wartawan datang untuk meminta klarifikasi, bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Apalagi, persoalan yang dikonfirmasi menyangkut program pemerintah yang berkaitan langsung dengan pemenuhan gizi anak sekolah.
“Ketika penyaluran MBG terhenti, masyarakat berhak mengetahui penyebabnya. Jangan justru wartawan yang menjalankan fungsi kontrol sosial disudutkan dengan tudingan yang merendahkan martabat pers,” tegasnya.
IWO Soppeng mendesak pihak yayasan pengelola SPPG Kemakmuran dan instansi terkait segera memberikan klarifikasi secara terbuka, mengevaluasi pernyataan karyawan yang bersangkutan, serta meminta maaf apabila terbukti terdapat pernyataan yang merugikan insan pers.
MBG Terhenti, Transparansi Dipertanyakan
Di sisi lain, terhentinya penyaluran MBG di sejumlah sekolah juga menyisakan pertanyaan. Berdasarkan keterangan mitra SPPG Kemakmuran yang dikutip Wartasulselnews.com, Rabu (28/10/2026), penghentian operasional disebut berkaitan dengan anggaran dari pemerintah pusat yang belum cair.
Namun, alasan tersebut masih membutuhkan konfirmasi resmi dari pihak berwenang.
Hingga berita ini disusun, belum ada kepastian mengenai kapan penyaluran MBG kembali normal. Pihak pengelola dan instansi terkait perlu menjelaskan penyebab penghentian, status anggaran, serta target pemulihan pelayanan kepada masyarakat.
Program MBG bukan sekadar urusan dapur dan anggaran. Di dalamnya ada kebutuhan gizi anak-anak sekolah dan tanggung jawab pelayanan publik yang harus dipertanggungjawabkan.
Jika wartawan yang meminta penjelasan justru dituding mencari uang, lalu siapa yang akan menjelaskan kepada masyarakat mengapa program MBG terhenti? Transparansi seharusnya menjadi jawaban, bukan polemik yang mengaburkan persoalan utama.
