Soppeng,- Ketikterkini.com | Dugaan penyimpangan penggunaan
Dana Desa kembali mencuat di Kabupaten Soppeng. Kali ini, pembangunan fasilitas WC di Desa Lompulle, Kecamatan Ganra, menjadi sorotan tajam Ketua LSM Lembaga Aliansi Pemantau Kebijakan (LAPAK) Kabupaten Soppeng, Sofian.
Sofian menilai anggaran pembangunan WC yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2024 dengan nilai mencapai lebih dari Rp 260 juta terkesan tidak wajar dan jauh dari asas kepatutan. Menurutnya, nilai anggaran tersebut tidak sebanding dengan hasil fisik pembangunan di lapangan.
“Jika melihat spesifikasi dan kondisi bangunan, anggaran sebesar itu patut dipertanyakan. Ini bukan lagi soal efisiensi, tetapi sudah mengarah pada dugaan markup anggaran yang berpotensi merugikan keuangan negara,” tegas Sofian, Senin (22/12/2025).
Ia menilai lemahnya pengawasan dari pihak terkait membuka ruang terjadinya praktik penyimpangan. Sofian bahkan menyebut jika Inspektorat maupun Aparat Penegak Hukum (APH) di wilayah Kabupaten Soppeng terkesan tutup mata terhadap persoalan tersebut, pihaknya tidak akan tinggal diam.
“Apabila pengawasan di tingkat daerah tidak berjalan dan dugaan ini dibiarkan begitu saja, kami akan mengambil langkah tegas dengan melaporkan langsung ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Ini bentuk komitmen kami dalam mengawal penggunaan dana publik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sofian menekankan bahwa Dana Desa seharusnya digunakan secara transparan dan tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat, bukan justru menjadi ladang bancakan oknum tertentu.
“Kami meminta agar seluruh proyek yang menggunakan Dana Desa diaudit secara terbuka. Masyarakat berhak tahu ke mana uang negara digunakan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Lompulle maupun instansi terkait belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan tersebut.
Kendati demikian, Andi Amri Kades Lompulle dihubungi via WhatsAppnya tidak memberikan jawaban.
(Fm)
