Dalam keterangannya kepada media, Kepala Sekolah SMPN 3 Lilirilau mengaku tidak terlibat langsung dalam pengelolaan proyek. Ia menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak lain untuk melakukan pembelanjaan kebutuhan pembangunan, termasuk dua ruang kelas dan satu unit WC.
“Iya, saya tidak tahu urusan pengerjaan proyek ini. Jadi saya serahkan kepada orang lain untuk mengurus belanja kebutuhan proyek di sekolah ini,” ungkapnya.
Pernyataan ini menimbulkan tanda tanya besar. Sebab, mekanisme pengelolaan anggaran yang bersumber dari APBN seharusnya dijalankan sesuai aturan yang berlaku, bukan justru dialihkan ke pihak lain tanpa pengawasan ketat. Kondisi ini dikhawatirkan membuka celah terjadinya penyalahgunaan anggaran demi keuntungan pribadi maupun kelompok.
Sejumlah pihak menilai praktik tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan proyek revitalisasi sekolah. Bahkan, jika dibiarkan, hal ini bisa menjadi preseden buruk dalam pengelolaan dana pendidikan yang notabene menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Oleh karena itu, publik mendesak pihak berwenang, termasuk Inspektorat dan aparat penegak hukum, untuk segera turun tangan melakukan audit menyeluruh. Penanganan tegas sangat dibutuhkan agar tidak ada kesan pembiaran terhadap dugaan penyimpangan penggunaan anggaran negara.
Revitalisasi sekolah seharusnya menjadi wujud peningkatan mutu pendidikan, bukan malah dimanfaatkan sebagai ladang mencari keuntungan oleh pihak-pihak tertentu. Jumat, (28/08/2025).
Penulis : Firman
