Musdes ini merupakan agenda rutin tahunan yang menjadi bagian dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), guna menyusun prioritas pembangunan desa untuk satu tahun mendatang. Selain RKPDes, acara juga membahas Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DU-RKPDes) yang dihimpun dari setiap dusun melalui Musyawarah Dusun (Musdus) sebelumnya.
Kepala Desa Lompulle, Andi Amri, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kehadiran para undangan. Ia menekankan bahwa Musdes ini adalah forum penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan usulan dan aspirasi.
“Musdes ini adalah program tahunan yang wajib dilaksanakan oleh BPD. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada BPD untuk merumuskan dan membentuk tim, termasuk Tim 9, guna mengkaji dan merangkum semua usulan dari masyarakat,” ujar Kades Andi Amri.
Ia juga berharap, melalui musyawarah ini akan tercipta kesepakatan bersama yang akan membawa manfaat besar bagi pembangunan desa.
Sementara itu, perwakilan dari Camat Ganra mengungkapkan apresiasi atas terselenggaranya Musdes ini. Ia menegaskan bahwa Musdes merupakan wadah penting untuk menampung seluruh aspirasi masyarakat dan memastikan setiap program pembangunan desa tidak keluar dari kerangka RKPDes yang telah disepakati.
“RKPDes ini dirumuskan berdasarkan hasil Musdus dan Rembuk Stunting yang telah kita laksanakan sebelumnya. Bagi program yang belum terealisasi di tahun ini karena keterbatasan anggaran, usulannya tetap bisa diajukan kembali untuk tahun 2026,” ungkapnya.
Musyawarah berlangsung aktif dengan partisipasi berbagai elemen masyarakat. Acara ini turut dihadiri oleh Camat Ganra, Babinsa dan Bhabinkamtibmas Desa Lompulle, Kepala Desa dan perangkatnya, Ketua dan Anggota BPD, Ketua TP-PKK, Bidan Desa, Kepala PAUD, Pendamping Desa, Ketua RT, mahasiswa KKN Angkatan 114 Universitas Hasanuddin, serta tokoh masyarakat.
Dengan terselenggaranya Musdes RKPDes ini, diharapkan Pemerintah Desa Lompulle dapat menyusun program pembangunan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam proses perencanaan desa. (**)
