Rizal menyebutkan bahwa proyek pengadaan kontainer tersebut diduga mubazir dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menyoroti bahwa anggaran yang digunakan berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar, pada masa kepemimpinan Wali Kota sebelumnya, Danny Pomanto.
“Barang tersebut diduga mubazir dan hanya menghabiskan anggaran Pemkot Makassar. Ini adalah uang rakyat, dan kami tidak melihat adanya manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Rizal saat memberikan keterangan kepada awak media, Minggu (13/7).
Rizal juga menambahkan bahwa laporan terkait dugaan korupsi ini telah masuk dan ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Sulsel, setelah mendapat aduan dari sejumlah pegiat antikorupsi.
Ia menegaskan, pihaknya mendesak agar aparat penegak hukum segera menyeret pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus yang telah menghabiskan miliaran rupiah uang negara tersebut.
“Kami minta pihak Polda Sulsel jangan main-main. Kasus ini harus dituntaskan demi keadilan dan transparansi penggunaan dana publik,” tambahnya.
Dalam pernyataannya, Rizal juga mengingatkan Wali Kota Makassar saat ini, Munafri Arifuddin, agar tidak menjadikan kontainer tersebut sebagai kantor atau sekretariat Koperasi Merah Putih.
“Kami ingatkan agar kontainer tersebut tidak dijadikan sebagai tempat sekretariat koperasi, karena barang itu bisa menjadi bagian dari barang bukti,” ujarnya menutup pernyataan.
