Informasi yang dihimpun dari beberapa sumber menyebutkan bahwa seluruh pemerintah desa di Kabupaten Soppeng diduga menyetor dana tersebut untuk mendanai kegiatan turnamen, yang diklaim tidak memiliki manfaat langsung bagi masyarakat desa.
Seorang narasumber dengan nama samaran Labaco mengungkapkan kepada media, “Iya, ada itu lomba bulu tangkis yang diadakan oleh Apdesi selama tiga malam. Masing-masing desa diminta iuran Rp2.500.000. Tapi, apa manfaatnya bagi warga?”
Labaco menambahkan bahwa kegiatan seperti ini berpotensi menjadi ajang pemborosan dana desa tanpa asas manfaat yang nyata. “Kalau kegiatan ini tidak berdampak langsung kepada masyarakat, maka seharusnya tidak menggunakan dana desa. Ini perlu diaudit,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mendesak Inspektorat Kabupaten Soppeng agar tidak tinggal diam. Audit menyeluruh terhadap penggunaan dana desa perlu segera dilakukan guna memastikan bahwa anggaran desa digunakan sesuai aturan dan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan segelintir kelompok.
“Kalau memang terbukti tidak sesuai peruntukannya, harus ada pengembalian dana. Jangan sampai turnamen ini jadi lahan bisnis terselubung yang menguntungkan pihak-pihak tertentu,” lanjutnya.
Menariknya, ketika sejumlah kepala desa dimintai keterangannya oleh wartawan, sebagian besar memilih diam. Ketua Apdesi Soppeng, Andi Sillang, juga enggan memberikan klarifikasi meski telah dihubungi media ini.
Kondisi ini semakin memperkuat kecurigaan publik mengenai transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa dalam kegiatan yang diselenggarakan.
Ketertutupan para kepala desa dan pihak Apdesi menjadi sorotan utama dalam kasus ini. Ketika dana publik dipertanyakan, maka sudah seharusnya pejabat terkait memberikan penjelasan secara terbuka dan bertanggung jawab.
Jika tidak, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa akan semakin menurun, dan dugaan bahwa ada penyalahgunaan anggaran bisa menjadi bola liar yang sulit dibendung.
Dugaan penyalahgunaan anggaran dalam turnamen bulu tangkis ini menjadi sinyal penting bagi aparat pengawas, khususnya Inspektorat dan aparat penegak hukum, untuk segera turun tangan. Transparansi dan akuntabilitas adalah dua pilar utama pengelolaan dana desa. Jika keduanya diabaikan, maka kepentingan rakyatlah yang dikorbankan.
Penulis : Firman
