Informasi simpang siur pun mencuat ke permukaan. H. Nadir, Lurah Botto, saat dimintai konfirmasi mengungkapkan bahwa proyek tersebut dikerjakan melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas). Namun, informasi lain menyebutkan bahwa proyek tersebut dilaksanakan melalui mekanisme tender resmi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Soppeng.
Menariknya, ketika media mencoba menghubungi Puji, Kepala Bidang Cipta Karya PUPR Soppeng, melalui WhatsApp untuk meminta klarifikasi, tak ada respons yang diberikan.
Merespons ketidakjelasan ini, Alfred, Ketua LSM Lembaga Pemantau Korupsi dan Aparatur Negara (LPKN) Kabupaten Soppeng, angkat bicara. Ia menduga kuat adanya penyimpangan anggaran dan menyatakan akan segera melayangkan laporan resmi kepada Aparat Penegak Hukum (APH).
“Kami mencium ada aroma korupsi dalam pelaksanaan proyek ini. Dengan anggaran sebesar Rp345 juta, pekerjaan yang dilakukan hanya sebatas plafon, atap, dan pengecatan. Ironisnya, hasil pekerjaan pun terkesan asal-asalan. Bahkan cat sudah mulai mengelupas, padahal proyek ini baru selesai belum lama," ujar Alfred tegas kepada wartawan, Kamis (12/6/2025).
Ia mendesak APH dan Inspektorat untuk segera turun tangan melakukan investigasi dan audit menyeluruh terhadap proyek tersebut.
“Jangan sampai anggaran rakyat ini hanya menguntungkan segelintir pihak. Transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan,” tandasnya.
Situasi ini semakin memicu pertanyaan besar: apakah proyek ini benar-benar transparan? Dikerjakan oleh Pokmas atau melalui tender resmi? Jawaban dari pihak PUPR masih dinanti untuk memperjelas polemik ini.
"Bersambung tayangan berikutnya".
Penulis : Firman
