Tindakan tersebut dinilai mencederai prinsip keadilan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik. Beberapa kalangan menilai kebijakan ini hanya menguntungkan kelompok tertentu, sementara perusahaan media yang seharusnya menjadi mitra kerja resmi pemerintah daerah justru diabaikan.
Ketua Investigasi Lembaga Hak Asasi Manusia Indonesia (LHI) Kabupaten Soppeng, Mahmud Cambang, mengecam keras dugaan penyalahgunaan wewenang ini. Ia mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan, untuk segera bertindak.
"Kadis Kominfo Soppeng diduga telah menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya. Kejaksaan tidak punya alasan untuk menunda pemeriksaan atas dugaan ini. Publik berhak tahu ke mana aliran dana itu sebenarnya," tegas Mahmud saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (10/6/2025).
Upaya wartawan untuk mengkonfirmasi langsung kepada Kepala Dinas Kominfo Soppeng, Kanar, belum membuahkan hasil karena yang bersangkutan sedang tidak berada di tempat.
Namun, saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi, Nasytha, memberikan jawaban singkat.
"Itu semua dari kebijakan Pak Kadis Kominfo," Sebut Nasytha.
Dugaan pengalihan dana media ini menambah daftar panjang persoalan transparansi anggaran di daerah. Pekerja media di Soppeng berharap ada langkah serius dari aparat penegak hukum untuk menelusuri dugaan ini hingga tuntas demi menjaga integritas institusi publik.
Dalam hal ini, Mahmud Cambang meminta Ketua Umum LHI untuk turun lansung ikut mengawal dugaan tersebut di Kominfo Soppeng.
"Bersambung tayangan berikutnya"
Penulis : Firman
