Sehingga hal itu telah mengguncang sejumlah pekerja pers lokal Soppeng dengan sikap pilih kasih yang dilakukan oleh oknum di Kantor DPRD Soppeng.
Sejumlah wartawan di Kabupaten Soppeng melontarkan tudingan adanya ketidaktransparanan dalam distribusi dana, yang diduga hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Beberapa pihak menyatakan bahwa anggaran media DPRD Soppeng telah dicairkan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa hanya segelintir wartawan yang menerima dana tersebut.
Kondisi ini memicu spekulasi adanya permainan di balik layar yang melibatkan pendekatan persuasif untuk mengatur alokasi anggaran.
”Mungkin anggaran media sudah cair, tapi hanya wartawan dari kelompok tertentu yang diakomodir. Kami curiga ada intervensi untuk mengatur hal ini,” ungkap salah satu wartawan lokal pada Sabtu (14/9/2024).
Namun, pernyataan berbeda datang dari Sam Aswan/ Acang, salah satu Perisalah di DPRD Soppeng. Melalui pesan WhatsApp, ia menegaskan bahwa dana tersebut belum cair karena masalah kas daerah.
“Belum, katanya kas BPKPD Soppeng kosong,” jelasnya kepada wartawan.
Apakah benar ada kongkalikong di balik anggaran media ini? Hanya waktu yang akan menjawab.
(Firman)
