BONE,- Ketikterkini.com | Aktivitas penambangan pasir menggunakan kapal atau perahu di wilayah Desa Lea, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, menuai keresahan masyarakat. Aktivitas yang diduga tidak mengantongi izin tersebut disorot lantaran dinilai mengancam keselamatan warga serta berpotensi memperparah kerusakan lingkungan di sekitar aliran sungai.
Keluhan itu disampaikan sejumlah warga kepada media ini, Kamis (12/11/2026). Mereka mengaku keberatan dengan aktivitas pengerukan pasir yang disebut-sebut menyebabkan bibir sungai terus terkikis hingga mengalami longsor.
Warga menilai, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele. Sebab, jika aktivitas penambangan terus berlangsung tanpa pengawasan dan kajian dampak lingkungan yang jelas, bukan tidak mungkin kerusakan akan semakin meluas dan membahayakan masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi.
"Kami selaku masyarakat sangat keberatan dengan aktivitas tambang tersebut. Kami juga mempertanyakan fungsi pihak-pihak yang berwenang, terutama aparat kepolisian, Pemerintah Kabupaten Bone melalui DLH, serta pemerintah desa. Apakah aktivitas ini dibiarkan begitu saja? Seharusnya legalitas tambang diperiksa, apakah memiliki izin dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat," ungkap salah seorang warga.
Sorotan warga semakin menguat setelah muncul dugaan adanya kedatangan pihak kepolisian ke sekitar lokasi tambang pada Rabu (11/11/2026).
Namun, menurut pengakuan warga, kedatangan tersebut justru menimbulkan tanda tanya. Mereka menduga kehadiran oknum kepolisian bukan untuk menghentikan atau menertibkan aktivitas penambangan pasir menggunakan kapal, melainkan berkaitan dengan kenaikan harga pasir.
"Benar, ada pihak kepolisian yang datang pada Rabu, 11 November 2026, di Desa Lea, Kecamatan Tellu Siattinge. Tetapi bukan untuk memprotes aktivitas tambang pasir menggunakan kapal, justru yang kami ketahui kedatangannya berkaitan dengan kenaikan harga pasir. Kami berharap tambang pasir menggunakan kapal itu ditutup total karena sangat merusak lingkungan warga," tutur warga tersebut.
Tak hanya itu, warga juga mengungkap adanya dugaan keterlibatan atau dukungan dari oknum yang disebut-sebut sebagai anggota DPRD dalam aktivitas tambang tersebut.
Meski demikian, dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian. Karena itu, warga meminta aparat penegak hukum tidak menutup mata dan segera menelusuri kebenaran informasi tersebut.
Jangan Sampai Ada Kesan Pembiaran
Persoalan ini menjadi ujian bagi keseriusan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap aktivitas pertambangan.
Publik berhak mengetahui apakah kegiatan penambangan pasir tersebut memiliki dokumen perizinan yang sah, memenuhi ketentuan lingkungan hidup, serta tidak menimbulkan ancaman terhadap keselamatan masyarakat.
Aparat kepolisian, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone, instansi teknis pertambangan, hingga pemerintah desa diminta turun langsung melakukan pemeriksaan di lapangan.
Jika ditemukan pelanggaran, penindakan harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk penghentian kegiatan apabila memang tidak memenuhi persyaratan perizinan dan lingkungan.
Jangan sampai masyarakat terus menanggung dampak kerusakan lingkungan, sementara pihak-pihak yang memiliki kewenangan justru terkesan tidak menjalankan fungsi pengawasan.
Warga berharap persoalan ini segera mendapat perhatian serius, bukan sekadar kunjungan formalitas. Keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas, bukan dikorbankan demi kepentingan aktivitas penambangan.
Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari pihak kepolisian, DLH Kabupaten Bone, pemerintah desa, maupun pihak-pihak yang disebut dalam dugaan tersebut masih perlu dimintakan konfirmasi.
Sumber : Masyarakat
Liputan : Iwan
