SOPPENG,- Ketikterkini.com | Proyek revitalisasi gedung SD Negeri 7 Salotungo, Kabupaten Soppeng, yang menelan anggaran lebih dari Rp2,1 miliar, menjadi perhatian serius Lembaga Pemantau Korupsi dan Aparatur Negara (LPKN) Soppeng. Pengawasan ketat dari seluruh pihak terkait dinilai penting untuk memastikan penggunaan anggaran negara berjalan sesuai ketentuan dan hasil pekerjaan benar-benar berkualitas.
Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi , kegiatan tersebut merupakan Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah.
Proyek revitalisasi SD Negeri 7 Salotungo itu memiliki nilai bantuan sebesar Rp2.127.447.589, bersumber dari APBN Tahun 2026, dengan pelaksana Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).
Ketua LPKN Soppeng, Alfred Surya Putra Pandu'u, meminta pihak-pihak terkait tidak lengah dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek tersebut. Menurutnya, besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah harus dibarengi dengan pengawasan maksimal, mulai dari proses pelaksanaan hingga penyelesaian pekerjaan.
Alfred menegaskan, proyek tersebut sebelumnya sempat menjadi sorotan dan ramai diberitakan sejumlah media online di Kabupaten Soppeng. Berbagai pemberitaan dan kritik yang muncul saat itu menjadi catatan penting agar pelaksanaan revitalisasi sekolah tersebut mendapat perhatian serius.
Namun, meskipun sorotan pemberitaan belakangan mulai mereda, bukan berarti pengawasan terhadap proyek juga harus ikut mengendur.
"Jangan sampai ketika pemberitaan sudah reda, pengawasan juga ikut melemah. Justru proyek dengan anggaran miliaran rupiah seperti ini harus terus dipantau sampai pekerjaan benar-benar selesai dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan," tegas Alfred. Rabu, (11/11/2026).
Ia meminta instansi teknis, pihak pengawas, serta aparat penegak hukum (APH) tetap menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangan masing-masing. Hal ini penting untuk mengantisipasi potensi penyimpangan, baik dalam penggunaan anggaran, spesifikasi material, maupun kualitas fisik bangunan.
Menurutnya, program revitalisasi sekolah sejatinya bertujuan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan demi menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Karena itu, jangan sampai program yang menggunakan uang negara justru menyisakan persoalan akibat lemahnya pengawasan.
LPKN Soppeng juga mendorong adanya keterbukaan informasi terkait pelaksanaan pekerjaan, sehingga masyarakat dapat mengetahui sejauh mana progres pembangunan dan kesesuaian hasil pekerjaan dengan anggaran yang telah dialokasikan.
"Uang yang digunakan adalah uang negara. Maka setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan. Kami berharap pengawasan dilakukan secara serius, bukan sekadar formalitas atau menunggu munculnya persoalan baru setelah proyek selesai," tutupnya.
LPKN Soppeng menegaskan akan terus mencermati pelaksanaan proyek revitalisasi SD Negeri 7 Salotungo tersebut sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran negara, khususnya di sektor pendidikan.
(Firman)
