MAROS,- Ketikterkini.com | Dugaan praktik mafia tanah di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, mulai menjadi sorotan serius. Sejumlah persoalan penguasaan tanah yang dilaporkan masyarakat memunculkan pertanyaan besar mengenai perlindungan hak kepemilikan warga. Ironisnya, tanah yang dipersoalkan disebut berkaitan dengan keluarga purnawirawan TNI hingga keluarga pejuang kemerdekaan Republik Indonesia.
Persoalan ini bukan sekadar sengketa kepemilikan biasa. Dugaan penguasaan tanah oleh pihak lain, kemungkinan penyimpangan administrasi pertanahan, hingga penerbitan dokumen yang dipersoalkan harus menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum.
Salah satu kasus yang mencuat terjadi di Desa Benteng Gajah, Kecamatan Tompobulu. Sebidang tanah yang menurut keterangan pihak pendamping merupakan milik seorang purnawirawan TNI yang telah meninggal dunia, diduga dikuasai pihak lain dan kemudian dijadikan lahan kapling.
Namun, hingga kini pihak keluarga atau ahli waris disebut belum memperoleh penyelesaian yang jelas terkait persoalan tersebut.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan: bagaimana mungkin tanah yang diklaim sebagai warisan keluarga dapat dikuasai dan dikembangkan menjadi lahan kapling, sementara persoalan hak kepemilikannya masih dipersoalkan?
Sorotan juga tertuju pada pemerintah desa setempat. Pihak pendamping menyebut pemerintah Desa Benteng Gajah telah mengetahui persoalan tersebut. Namun, mereka menilai belum terlihat langkah maksimal untuk mempertemukan pihak ahli waris dengan pihak yang diduga menguasai tanah guna mencari penyelesaian berdasarkan bukti dan dokumen hukum.
Tanah Istri Almarhum Kapten TNI AL Juga Dipersoalkan
Persoalan lain yang tidak kalah serius turut menyeret nama Naima Karaeng, istri almarhum Kapten TNI Angkatan Laut Kaimuddin Karaeng.
Almarhum Kaimuddin Karaeng disebut memiliki rekam jejak perjuangan dalam menjaga keamanan negara, termasuk menghadapi situasi konflik pada masa gerakan DI/TII pimpinan Kahar Muzakkar.
Kini, tanah yang dikaitkan dengan keluarga tersebut juga dilaporkan menjadi objek sengketa dan diduga dikuasai seseorang berinisial H. Sanusi.
Jika laporan tersebut benar, persoalan ini tentu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Hak keluarga dan ahli waris harus mendapatkan kepastian melalui pemeriksaan menyeluruh terhadap riwayat kepemilikan, dokumen pertanahan, serta proses peralihan hak atas tanah tersebut.
Akbar Polo: Jangan Biarkan Hak Rakyat Kalah oleh Dugaan Permainan Mafia Tanah
Sorotan keras terhadap persoalan tersebut disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Jurnalis Indonesia (DPD PJI) Sulawesi Selatan, Akbar Hasan Noma Dg Polo.
Kepada awak media, Sabtu (14/11/2026), saat mendampingi masyarakat yang mengaku menjadi korban persoalan pertanahan di Kecamatan Tompobulu, Akbar mendesak pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan aparat penegak hukum agar tidak menutup mata terhadap berbagai laporan masyarakat.
Menurutnya, dugaan praktik mafia tanah harus diusut sampai tuntas apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum, termasuk kemungkinan adanya penyimpangan dalam proses administrasi pertanahan maupun penerbitan sertifikat.
"Jangan sampai masyarakat yang memiliki hak atas tanah justru menjadi korban akibat dugaan permainan oknum. Kami meminta BPN Maros membuka seluruh proses administrasi dan riwayat penerbitan sertifikat atas objek tanah yang sedang dipersoalkan," tegas Akbar.
Ia juga meminta agar dugaan keterlibatan oknum di lingkungan BPN Kabupaten Maros diperiksa secara transparan dan profesional.
Menurut Akbar, tidak boleh ada pihak yang kebal hukum apabila nantinya ditemukan bukti adanya pemalsuan dokumen, penyalahgunaan kewenangan, atau penerbitan sertifikat yang tidak sesuai ketentuan.
Keluarga Pejuang Jangan Dibiarkan Berjuang Sendiri
Akbar turut menyampaikan keprihatinannya terhadap nasib keluarga para pejuang yang telah memberikan pengabdian bagi bangsa dan negara.
Baginya, sangat memprihatinkan apabila keluarga yang ditinggalkan para pejuang justru harus menghadapi persoalan panjang demi mempertahankan tanah yang mereka klaim sebagai warisan keluarga.
"Para pejuang dahulu berjuang demi kemerdekaan dan keamanan bangsa ini. Namun, jangan sampai keluarga yang mereka tinggalkan justru harus menghadapi dugaan ketidakadilan dan kehilangan hak atas tanahnya sendiri," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik dan saling klaim kepemilikan. Seluruh pihak harus membuka dokumen dan fakta agar duduk perkara menjadi terang.
Polda Sulsel dan Kejati Ditantang Usut Dugaan Mafia Tanah
Akbar Polo secara terbuka mendesak Polda Sulawesi Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk memberikan perhatian khusus terhadap laporan masyarakat di Kecamatan Tompobulu.
Ia meminta aparat melakukan penelusuran menyeluruh terhadap asal-usul tanah, riwayat kepemilikan, proses peralihan hak, penerbitan sertifikat, hingga pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari penguasaan objek tanah tersebut.
"Beranikah aparat penegak hukum di Sulawesi Selatan membongkar dugaan praktik mafia tanah yang selama ini dikeluhkan masyarakat? Jangan biarkan masyarakat kecil berjuang sendirian mempertahankan haknya. Jika memang ada pelanggaran hukum, siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban," tegasnya.
Akbar juga mengingatkan pemerintah desa agar tidak bersikap pasif ketika masyarakat datang membawa persoalan pertanahan. Pemerintah desa seharusnya hadir sebagai fasilitator dan membantu memperjelas persoalan, bukan membiarkan konflik terus berlarut-larut.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah BPN Kabupaten Maros, pemerintah daerah, Polda Sulsel, dan Kejati Sulsel. Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji penyelesaian.
Sebab, tanah bukan hanya persoalan aset dan nilai ekonomi. Di dalamnya terdapat hak kepemilikan, warisan keluarga, bahkan sejarah perjuangan. Jangan sampai masyarakat kehilangan haknya hanya karena persoalan administrasi dan dugaan permainan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
