Soppeng,- Ketikterkini.com | Tambahan waktu pekerjaan pada proyek Penggantian Jembatan Salokaraja Ruas Malaka – Mari-Mari di Kecamatan Lalabata menuai sorotan tajam dari masyarakat. Pasalnya, berdasarkan informasi di lapangan, tidak pernah terjadi bencana alam maupun kondisi darurat lainnya yang dapat menghambat progres pekerjaan, namun proyek tersebut justru mendapat tambahan waktu pengerjaan.
Proyek yang bernilai Rp 3.064.309.040 dan bersumber dari APBD 2025 ini dikerjakan oleh CV. Tojabi Mammesa dengan masa pelaksanaan 120 hari kalender, sementara pengawasan berada pada PT. Intra Persada Konsultan. Namun hingga saat ini, publik mempertanyakan dasar penambahan waktu tersebut karena kondisi lokasi proyek dinilai aman dan tidak mengalami gangguan cuaca ekstrem maupun kerusakan akibat bencana.
Sejumlah masyarakat mengungkapkan keheranannya terhadap lambatnya progres pekerjaan.
“Cuaca di sini normal-normal saja, tidak ada banjir, tanah longsor, atau bencana lain. Kalau ada tambahan waktu, publik berhak tahu alasannya,” ujar salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya.
Sumber yang lain juga menilai bahwa penambahan waktu tanpa alasan kuat bisa menjadi indikasi lemahnya manajemen proyek atau kurangnya pengawasan.
“Jika tidak ada force majeure, maka tambahan waktu adalah bentuk ketidakprofesionalan. Pemerintah daerah, Dinas PUTR, maupun konsultan pengawas harus transparan menjelaskan penyebab keterlambatan tersebut,” tegasnya.
Selain itu, papan proyek hanya menampilkan informasi umum dan tidak memuat keterangan terkait progres maupun alasan teknis penundaan, sehingga menimbulkan dugaan adanya ketidakterbukaan informasi publik.
Masyarakat berharap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kabupaten Soppeng memberikan klarifikasi resmi mengenai penyebab tambahan waktu tersebut dan memastikan proyek diselesaikan tepat mutu, tepat anggaran, serta tepat waktu.
Transparansi dinilai penting untuk mencegah dugaan penyimpangan dan menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran daerah. Jika tidak ada penjelasan yang jelas, publik khawatir tambahan waktu ini hanya menjadi celah untuk menutupi lambannya pekerjaan atau potensi masalah dalam pelaksanaannya.
Dengan tayangan ini, pihak pelaksana proyek belum berhasil dimintai keterangannya.
(Firman).
