Anggaran yang bersumber dari APBN dengan sistem swakelola dan nilainya mencapai ratusan juta rupiah per sekolah, disebut-sebut tidak sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya. Sumber terpercaya mengungkapkan, banyak proyek renovasi tersebut ditunggangi oleh oknum-oknum tertentu yang bermain di balik layar.
“Sudah menjadi rahasia umum, ada pihak ketiga yang ikut campur dalam proyek ini. Akibatnya, kesan ‘bagi-bagi anggaran’ tidak bisa dihindarkan,” ungkap salah satu sumber kepada media, Senin (8/9).
Ironisnya, indikasi keterlibatan pihak ketiga juga diakui langsung oleh Kepala SMPN 3 Lilirilau saat ditemui awak media baru-baru ini. Fakta tersebut semakin mempertegas bahwa proyek swakelola ini telah jauh melenceng dari aturan semestinya.
Pertanyaan besar pun muncul: bagaimana kualitas mutu pekerjaan bisa dijamin jika anggaran sudah lebih dulu dipreteli demi keuntungan pribadi? Alih-alih menciptakan lingkungan belajar yang layak bagi siswa, proyek ini justru dikhawatirkan hanya akan meninggalkan bangunan seadanya tanpa manfaat jangka panjang.
Situasi ini menjadi sinyal keras bagi aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Soppeng, untuk tidak tinggal diam. Dugaan adanya praktik “bagi-bagi anggaran” berkedok bantuan harus segera diusut tuntas. Masyarakat mendesak langkah tegas agar proyek yang menyangkut kepentingan pendidikan anak bangsa ini tidak terus menjadi bancakan kelompok tertentu.
Jika tidak ada tindakan nyata, maka jargon pembangunan pendidikan hanyalah omong kosong, sementara generasi muda Soppeng kembali menjadi korban permainan anggaran segelintir orang.
(Firman)
