Audit dianggap penting untuk memastikan bahwa dana desa benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukannya, yakni demi kepentingan masyarakat desa. Jika dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi penyimpangan, maka langkah selanjutnya adalah menyerahkan kasus tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar diproses sesuai aturan.
Menariknya, ketika dikonfirmasi, Makmur selaku Kepala Desa Paroto justru mengarahkan agar media menanyakan langsung kepada Ketua Bumdesa. Saat dimintai keterangan, Ketua Bumdesa Paroto yang baru menjabat berdalih tidak mengetahui banyak terkait pengelolaan dana tersebut.
“Iye pak, saya tidak tahu-menahu tentang dana Bumdesa Paroto, karena saya masih baru pak,” ujarnya melalui sambungan WhatsApp.
Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Ketua Bumdesa Paroto sebelumnya, yang dinilai paling mengetahui seluk-beluk penggunaan anggaran berakhir tanpa jawaban. Sikap bungkam ini semakin mempertebal dugaan adanya masalah serius dalam pengelolaan dana Bumdesa Paroto.
Kini, publik menantikan sikap tegas dari pihak berwenang untuk menuntaskan polemik ini, agar dana desa tidak berubah menjadi ladang penyimpangan, melainkan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
(Firman)
