Menurut informasi yang beredar, setiap desa di Kabupaten Soppeng dikabarkan diwajibkan menyetor dana sebesar Rp2.500.000 untuk mendukung pelaksanaan lomba bulu tangkis tersebut. Total pengeluaran ini pun menimbulkan pertanyaan besar dari berbagai pihak mengenai urgensi dan manfaat kegiatan bagi masyarakat luas.
Kritik keras pun datang dari Alfred Surya Putra Pandu'u, Ketua Lembaga Pemantau Korupsi dan Aparatur Negara (LPKN) Soppeng. Dia mendesak Inspektorat Daerah Soppeng untuk segera turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh desa yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
“Pihak Inspektorat harus segera melakukan audit menyeluruh terhadap semua desa yang ikut serta. Jika ditemukan adanya pelanggaran atau penyalahgunaan dana, maka dana tersebut harus dikembalikan,” tegas Alfred kepada wartawan, Rabu (16/7/2025).
Kontroversi ini mencuat di tengah sorotan publik atas penggunaan dana desa yang seharusnya berfokus pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kegiatan seremonial yang dianggap tidak prioritas.
Masyarakat kini menanti langkah tegas dari pihak Inspektorat dan Pemkab Soppeng, agar polemik ini segera mendapatkan kejelasan serta tidak menimbulkan preseden buruk dalam pengelolaan dana desa ke depannya.
Melalui tayangan ini, pihak pelaksana kegiatan diminta memberikan klarifikasi dalam waktu dekat ini.
(Firman)
