Iklan

Proyek Sekolah Rakyat Soppeng Disorot: Pekerja Lokal Menanti Upah, Waskita Janjikan Pembayaran 28 November

KETIKTERKINI
Rabu, 18 November 2026, Rabu, November 18, 2026 WIB Last Updated 2026-11-18T05:05:56Z
KETIKTERKINI
Portal berita lokal yang menyajikan informasi aktual, faktual, dan terpercaya untuk masyarakat.

SOPPENG,- Ketikterkini.com | Pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Soppeng di Lempa, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, kembali menuai sorotan tajam. Bukan hanya persoalan penyelesaian pekerjaan yang menjadi perhatian, tetapi juga munculnya keluhan sejumlah pekerja lokal yang dikabarkan belum menerima upah atas pekerjaan yang telah mereka selesaikan.



Ironisnya, di tengah pembangunan fasilitas pendidikan yang menggunakan anggaran negara tersebut, hak pekerja justru masih dipertanyakan. Mereka telah mengeluarkan tenaga untuk bekerja, tetapi pembayaran yang menjadi haknya belum sepenuhnya diterima.



Persoalan ini kembali mencuat setelah Ketua LSM Saluran Informasi dan Investigasi Korupsi (SIDIK), Mahmud Cambang, bersama sejumlah wartawan dan elemen LSM mendatangi pihak PT Waskita selaku perusahaan pelaksana pembangunan, Rabu (18/11/2026).



Kedatangan rombongan tersebut bukan sekadar kunjungan biasa. Mereka datang untuk meminta pertanggungjawaban dan kejelasan atas keluhan masyarakat yang hingga kini belum mendapatkan penyelesaian.



Mahmud mengungkapkan, persoalan tersebut sebenarnya sudah pernah dipertanyakan dalam kunjungannya pada awal Oktober 2026. Saat itu, Koordinator Wilayah Waskita, Poernomo, disebut telah berjanji menyelesaikan seluruh pekerjaan pembangunan Sekolah Rakyat.



Namun, janji tersebut kini kembali dipertanyakan. Sebab, hingga pertengahan November, keluhan mengenai upah pekerja lokal masih bermunculan.



Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah kontraktor lokal yang mempekerjakan warga Soppeng mengaku mengalami kendala pembayaran kepada para pekerjanya karena dana dari pihak Waskita belum dicairkan.



Jika kondisi ini benar, tentu menjadi persoalan serius. Sebab, pekerja kecil tidak seharusnya menjadi pihak yang paling dirugikan akibat persoalan administrasi maupun arus pembayaran antara perusahaan dan mitra kerjanya.



Waskita Saling Lempar Penjelasan?

Saat rombongan tiba di lokasi, mereka terlebih dahulu menemui seorang staf Waskita yang akrab disapa Pak Tomo. Namun, staf tersebut mengaku tidak mengetahui persoalan keuangan perusahaan karena hanya bertugas sebagai staf. 



Ia juga menyampaikan bahwa bagian keuangan dan pimpinan wilayah belum berada di tempat.

Beberapa saat kemudian, Poernomo tiba dan menerima konfirmasi dari rombongan.



Ketika ditanya mengenai keterlambatan pembangunan, Poernomo justru mengarahkan rombongan untuk meminta penjelasan kepada PUPR Provinsi Sulawesi Selatan.



"Silakan konfirmasi ke PUPR Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Aswar Anas selaku PPK. Kami hanya berkontrak dengan PUPR Provinsi Sulawesi Selatan," ungkap Poernomo.



Sementara terkait keluhan pekerja yang belum menerima upah, Poernomo mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut. Ia bahkan meminta kontraktor lokal yang mengaku bekerja sama dengan Waskita untuk memperlihatkan legalitas perusahaannya.



Pernyataan tersebut justru menyisakan pertanyaan: bagaimana hubungan kerja antara perusahaan pelaksana dan kontraktor lokal dijalankan, serta siapa yang bertanggung jawab memastikan hak para pekerja dibayarkan?

Sebab, persoalan pembayaran upah tidak boleh dibiarkan menggantung tanpa kejelasan, terlebih ketika pekerjaan tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan fasilitas pendidikan yang dibiayai negara.



Dalam pertemuan itu, muncul pembicaraan mengenai pembayaran kepada salah satu kontraktor lokal yang disebut akan direalisasikan pada 28 November 2026.



Tanggal tersebut kini menjadi penentu. Apakah janji pembayaran benar-benar ditepati atau kembali menjadi sekadar pernyataan tanpa realisasi?



Mahmud: Jangan Jadikan Pekerja Kecil Korban!

Mahmud Cambang menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam jika hak masyarakat terus diabaikan. Ia meminta PT Waskita membuktikan komitmennya dengan merealisasikan pembayaran sesuai waktu yang telah dijanjikan.



"Kami hanya memperjuangkan masyarakat kecil yang bekerja. Mereka punya keluarga dan kebutuhan hidup. Jangan sampai hak mereka terabaikan," tegas Mahmud.



Ia juga mengingatkan, apabila hingga 28 November 2026 pembayaran belum direalisasikan, pihaknya siap mengerahkan massa dalam jumlah lebih besar untuk memperjuangkan hak para pekerja.



Menurutnya, perusahaan besar yang dipercaya mengerjakan proyek negara semestinya mampu menunjukkan tanggung jawab profesional, termasuk memastikan kewajiban pembayaran kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan.



Ketua PWI Soppeng: Ini Uang Rakyat, Bukan Uang Pribadi!



Kritik terhadap pelaksanaan proyek tersebut juga disampaikan Ketua PWI Kabupaten Soppeng, A. Jumawi. Ia menyoroti minimnya keterbukaan informasi pihak Waskita kepada wartawan yang berupaya meminta konfirmasi terkait perkembangan pembangunan.



Jumawi menegaskan, proyek yang menggunakan anggaran negara bukanlah urusan internal perusahaan semata. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui perkembangan pekerjaan, penggunaan anggaran, serta kendala yang terjadi di lapangan.



"Publik berhak mengetahui progres pembangunan Sekolah Rakyat ini. Ini menggunakan uang rakyat, sehingga masyarakat juga harus mendapatkan informasi yang jelas," tegas Jumawi.



Ia menyayangkan adanya upaya wartawan yang disebut tidak mendapatkan respons saat menghubungi pihak Waskita untuk meminta penjelasan. Bahkan, muncul dugaan nomor WhatsApp wartawan diblokir.



Jika benar terjadi, sikap semacam itu patut disayangkan. Sebab, perusahaan yang mengerjakan proyek dengan anggaran negara semestinya tidak alergi terhadap pertanyaan media. Justru keterbukaan menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban kepada publik.



Jumawi meminta pihak Waskita membuka ruang komunikasi dengan insan pers dan tidak menutup akses informasi mengenai pelaksanaan pembangunan.



PUPR Provinsi dan PPK Juga Perlu Memberikan Penjelasan



Persoalan ini tidak cukup hanya berhenti pada janji pembayaran 28 November. PUPR Provinsi Sulawesi Selatan selaku pihak yang disebut dalam kontrak, khususnya PPK Aswar Anas, juga perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai progres pekerjaan, kendala pelaksanaan, serta mekanisme pembayaran kepada pihak pelaksana.



Pengawasan terhadap proyek ini juga perlu memastikan bahwa seluruh kewajiban kepada pekerja dan mitra kerja diselesaikan sesuai ketentuan.



Pembangunan Sekolah Rakyat seharusnya menjadi harapan bagi masyarakat, bukan justru menyisakan persoalan yang membebani pekerja lokal. Jangan sampai bangunan yang dirancang untuk masa depan pendidikan malah menyimpan persoalan hak-hak tenaga kerja yang belum terselesaikan.



Kini publik menunggu pembuktian, bukan sekadar janji. Tanggal 28 November 2026 menjadi momentum bagi PT Waskita untuk menunjukkan tanggung jawabnya.



Sebab, keberhasilan proyek tidak hanya diukur dari berdirinya bangunan, tetapi juga dari ketepatan waktu penyelesaian, kualitas pekerjaan, transparansi, serta terpenuhinya hak seluruh pekerja yang telah mengerahkan tenaga.



Dalam kunjungan tersebut turut hadir Akbar, Ariyanto Kasus, Alfred, Firman, A. Irfan, serta sejumlah wartawan lainnya. 


Tim

Komentar

Tampilkan

  • Proyek Sekolah Rakyat Soppeng Disorot: Pekerja Lokal Menanti Upah, Waskita Janjikan Pembayaran 28 November
  • 0

Terkini

Tiktok

tiktok.com/@firman.ketik.terk

Iklan