Soppeng,- Ketikterkini.com | Proyek revitalisasi satuan pendidikan SMP Muhammadiyah Walattasi, yang berlokasi di Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, menuai sorotan tajam dari warga Soppeng. Pasalnya, proyek bernilai miliaran rupiah itu diduga melibatkan pekerja dari luar daerah, bukan tenaga lokal sebagaimana mestinya untuk proyek berbasis swakelola.
Pantauan langsung media ini di lokasi pada Kamis (9/10/2025) menemukan sejumlah pekerja yang mengakui berasal dari luar Soppeng.
“Saya orang Makassar, Pak. Saya kerja bagian plafon di sekolah ini. Yang kerja atap dan batu merah itu orang Soppeng kayaknya. Saya masuk kerja melalui kepala sekolah,” ujar salah satu pekerja.
Keterangan ini memperkuat dugaan bahwa sebagian tenaga kerja dalam proyek tersebut bukan berasal dari wilayah setempat.
Ketika dikonfirmasi, Kepala SMP Muhammadiyah Walattasi membenarkan hal tersebut.
“Iya, betul Pak, tukang plafon itu orang Makassar. Tapi mereka sudah lama tinggal di Soppeng. Saya yang langsung hubungi karena mereka sudah biasa kerja plafon, kalau tukan bangunan itu orang tua siswa juga pak, ” jelasnya melalui pesan WhatsApp setelah selesai mengikuti pertemuan daring dengan Kementerian.
Meski demikian, alasan tersebut tidak mampu meredam reaksi publik. Sejumlah pihak menilai langkah kepala sekolah yang melibatkan pekerja luar daerah kurang bijak dan tidak berpihak kepada masyarakat lokal.
“Harusnya masyarakat Soppeng yang diberdayakan. Apalagi proyek ini bersifat swakelola. Kalau semua diserahkan ke orang luar, apa manfaatnya untuk warga sini?” tegas salah satu warga yang enggan disebut namanya.
Nada serupa disampaikan sumber lain yang menyebut tindakan kepala sekolah tersebut patut dicurigai.
“Aneh saja, masa di Marioriwawo tidak ada tukang plafon? Ini harus ditelusuri,” ujarnya dengan nada kesal.
Proyek revitalisasi SMP Muhammadiyah Walattasi diketahui menelan anggaran sebesar Rp 1.497.000.000,00 yang bersumber dari APBN Tahun 2025, dengan Panitia Pendidikan Satuan Pendidikan sebagai pelaksana kegiatan.
Anggaran sebesar itu semestinya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat, baik dalam bentuk peningkatan fasilitas pendidikan maupun kesempatan kerja bagi warga lokal. Namun, dugaan keterlibatan pekerja luar daerah justru menimbulkan pertanyaan besar tentang transparansi dan komitmen pelaksanaan swakelola proyek pendidikan tersebut.
Sejumlah pengamat menilai, kasus ini perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum dan instansi terkait, agar penggunaan dana APBN tidak diselewengkan atau dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
“Revitalisasi sekolah adalah program strategis pemerintah. Tapi kalau pelaksanaannya tertutup dan cenderung mengabaikan prinsip pemberdayaan lokal, patut dicurigai ada yang tidak beres,” ujar salah satu pemerhati kebijakan publik di Soppeng.
Dengan nilai proyek yang mencapai hampir Rp 1,5 miliar, publik berharap aparat berwenang segera turun tangan melakukan investigasi mendalam agar transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana negara benar-benar terjaga.
" Bersambung tayangan berikutnya "
(Firman)
