Soppeng,- Ketikterkini.com | Proyek rehabilitasi jaringan irigasi D.I Tinco di Mattoanging, wilayah Salo Karaja, Kabupaten Soppeng, menuai sorotan tajam. Meski menelan anggaran fantastis sebesar Rp 13 miliar lebih yang bersumber dari APBN 2025 melalui Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, hasil pekerjaan justru dinilai rapuh dan jauh dari harapan.
Pantauan langsung di lokasi pada kamis, (25/9/2025) menunjukkan, sejumlah titik pekerjaan sudah mulai mengalami kerusakan. Bagian lantai irigasi terlihat mengelupas, sementara dinding saluran tampak retak-retak, padahal proyek tersebut masih dalam tahap pengerjaan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran besar terkait kualitas konstruksi proyek tersebut.
Seorang warga sekitar yang dimintai keterangannya mengatakan “Iye, baru selesai di bagian situ dilantai oleh pekerja, besoknya sudah begitu modelnya. Kalau bagian dinding irigasi itu yang retak-retak kayaknya tidak bisa lagi diperbaiki. Pasti tetap begitu modelnya,” ungkapnya.
Sementara itu, Andi, selaku pelaksana kegiatan, ketika dikonfirmasi melalui WhatsApp, justru memberikan jawaban yang terkesan meremehkan.
“Iya, tidak apa-apa begitu, karena itu kan masih dalam tahapan pekerjaan. Kalau ada yang rusak masih bisa diperbaiki,” jelasnya singkat.
Jawaban tersebut justru menimbulkan tanda tanya besar. Pasalnya, kerusakan yang muncul di awal pengerjaan dianggap sebagai indikasi lemahnya mutu material maupun metode kerja yang digunakan.
Sumber lain yang memahami persoalan ini juga menyoroti besarnya potensi kerugian negara apabila kualitas proyek dibiarkan seperti itu.
“Dengan adanya kejadian seperti itu, jelas sangat mengkhawatirkan. Baru selesai saja sudah rapuh, bahkan retak cukup signifikan. Meski pelaksana beralasan akan memperbaiki, tapi jelas terlihat pekerjaan itu tidak berkualitas. Bagaimana nanti setelah masa pemeliharaan selesai? Apakah harus dianggarkan lagi?” tegasnya.
Proyek bernilai miliaran rupiah ini seharusnya mendapat pengawasan ketat dari pihak terkait, baik konsultan pengawas maupun instansi yang bertanggung jawab. Namun fakta di lapangan menunjukkan adanya dugaan lemahnya kontrol mutu, sehingga pekerjaan dinilai berjalan tanpa standar kualitas yang layak.
Kondisi ini menambah daftar panjang proyek infrastruktur yang diduga hanya mementingkan serapan anggaran tanpa memikirkan daya tahan dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
(Firman).
