Perhelatan turnamen bulu tangkis yang digelar selama tiga malam oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Soppeng menuai sorotan tajam. Setiap desa dikabarkan diminta menyetor dana sebesar Rp 2.500.000 untuk mendukung kegiatan tersebut.
Alfred, Ketua Lembaga Pemantau Korupsi dan Aparatur Negara (LPKN) Soppeng, menyatakan keprihatinannya terhadap situasi ini. Menurutnya, langkah tersebut kontradiktif dengan arahan efisiensi anggaran yang sebelumnya ditegaskan oleh Wakil Bupati.
"Pernyataan Wakil Bupati terkait efisiensi anggaran patut dipertanyakan. Kenyataannya, kegiatan yang tidak jelas manfaatnya bagi masyarakat justru tetap dijalankan, bahkan membebani dana desa," ujar Alfred kepada wartawan, Kamis (10/7/2025).
Ia pun mendesak Inspektorat Daerah untuk segera turun tangan.
"Inspektorat jangan tinggal diam. Segera lakukan audit terhadap kegiatan ini. Jika terbukti ada pelanggaran hukum, lakukan pengembalian dana dan tindak lanjuti secara hukum," tegasnya.
Publik kini menanti langkah nyata pemerintah dalam menegakkan komitmen efisiensi dan transparansi anggaran, serta memastikan dana desa digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, bukan sekadar untuk kegiatan seremonial.
(Firman)
